Pansus DPRD dan Tim Hukum Pemko Batam Finalisasi Ranperda Barang Milik Daerah

Keterangan : Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar rapat finalisasi bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel memasuki babak akhir di meja legislatif. Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar rapat finalisasi bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kamis (19/11/2026).

Rapat finalisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs. H. Surya Makmur Nasution serta dihadiri oleh jajaran anggota Pansus dan Tim Hukum Pemko Batam.

Dandis Rajagukguk menyampaikan bahwa draf maupun substansi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melewati rangkaian tahapan pembahasan secara mendalam dan komprehensif sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan rampungnya tahap finalisasi ini, regulasi tersebut segera dibawa ke forum rapat paripurna DPRD Kota Batam.

“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Dandis turut menjelaskan bahwa selama masa pembahasan, Pansus secara aktif menjalin koordinasi dan konsultasi lintas instansi—termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Langkah konsultatif tersebut ditempuh guna menyerap masukan teknis sekaligus memastikan setiap pasal dalam Ranperda tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat atasnya.

“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambahnya.

Lebih jauh, Dandis berharap kehadiran Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah nantinya menjadi payung hukum yang kokoh dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, tata kelola barang milik daerah memegang peranan vital dalam menopang kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam.

Oleh sebab itu, kejelasan norma regulasi mutlak diperlukan agar seluruh siklus pengelolaan aset—mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan dan pengawasan—berjalan terukur sesuai koridor hukum.

Dengan tuntasnya tahapan finalisasi bersama Tim Hukum Pemko Batam ini, Pansus DPRD Kota Batam selanjutnya akan menyampaikan laporan resmi hasil pembahasan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari proses penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Hadiri dan Selenggarakan Maulid Nabi Penuh Khidmat di Ponpes Al Fadhlu 7 Nongsa