BATAM, (KUPAS7.ID) — Upaya menghadirkan payung hukum yang kokoh bagi perlindungan dan penataan kawasan bersejarah di Kota Batam terus dikebut jajaran legislatif. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua menggelar rapat kerja bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Jumat (20/11/2026).
Rapat penyelarasan draf regulasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Muhammad Yunus didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda. Turut hadir sejumlah anggota Pansus, yakni Taufik Ace Muntasir, Hj. Asnawati Atiq dan Tapis Dabbal Siahaan. Sementara dari unsur eksekutif, hadir perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam serta Dinas Pertanahan Kota Batam.
Ketua Pansus Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda Penataan Kampung Tua saat ini memasuki tahap penyelarasan akhir. Sejumlah pasal dan masukan yang dihimpun selama proses pembahasan masih perlu disinkronkan secara cermat bersama tim hukum pemerintah daerah.
Meski demikian, Pansus optimistis seluruh penyempurnaan substansi dapat dirampungkan dalam waktu dekat sehingga draf final siap dibawa ke forum paripurna DPRD.
“Masih ada beberapa hal yang memerlukan sinkronisasi serta beberapa masukan yang perlu kita bahas lebih lanjut. Kita masih akan bahas, kita perkirakan minggu depan dapat difinalisasikan di tingkat Pansus untuk dilaporkan dalam rapat paripurna,” ungkap Yunus.
Yunus menegaskan bahwa tahap finalisasi menjadi krusial guna memastikan produk hukum daerah yang dilahirkan benar-benar matang, komprehensif, dan aplikatif di lapangan sebagai landasan penataan Kampung Tua di Kota Batam.
Ia menekankan bahwa Pansus tidak ingin regulasi strategis ini sekadar mengejar penyelesaian formalitas administratif belaka, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.
“Kita ingin Ranperda ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman yang jelas dalam penataan serta perlindungan Kampung Tua. Karena itu, setiap masukan harus kita cermati agar regulasi ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.


