Batam — Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, bertempat di Gedung BP Batam, Batam Center, Selasa (26/8/2025).
Kamaluddin menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan forum konsultasi publik ini. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting untuk menjaring masukan serta menyelaraskan harapan masyarakat terhadap peraturan yang akan diberlakukan.
Beliau menjelaskan, rancangan peraturan terbaru ini akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kepala BP Batam dalam hal perizinan berusaha. Dengan demikian, proses birokrasi perizinan yang sebelumnya harus melalui pemerintah pusat dapat dipangkas.
” Langkah ini akan mendukung kemudahan berinvestasi di Batam, sehingga pulau ini semakin kompetitif sebagai destinasi investasi,” ujar Kamaluddin.
“Dengan perubahan peraturan ini, diharapkan Batam dapat menjadi lebih menarik bagi investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.


