Batam  

Akademisi: UWTO Membuat Batam Tak Lagi Kompetitif Dibanding Singapura dan Johor

Keterangan : Ilustrasi

Batam — Iklim investasi di Batam dinilai sedang terancam. Pemicunya adalah perbedaan sistem pungutan lahan yang membebankan pelaku usaha dengan dua jenis biaya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Kombinasi ini disebut menciptakan distorsi yang merusak daya saing Batam dibandingkan kota lain di Indonesia.

Menurut akademisi Rikson Tampubolon, kebijakan ini menjadi beban ganda yang kontraproduktif.

“Di daerah lain cukup membayar PBB, sementara di Batam, pengusaha harus menanggung UWTO sekaligus PBB,” jelasnya pada Jumat (5/9/2025).

Investor Membandingkan, Batam Kalah Bersaing

Secara historis, UWTO lahir dari status khusus Batam yang dikelola oleh BP Batam. Namun, dalam praktiknya, pungutan ini justru dianggap “double burden” yang tidak ramah investasi.

“Alih-alih memberikan kemudahan, investor malah terbebani biaya tambahan yang tidak ada di wilayah lain,” ujar Rikson.

Ia menambahkan, investor kini membandingkan Batam dengan Singapura dan Johor. Jika biaya lahan di Batam lebih tinggi tanpa adanya jaminan kepastian hukum, mereka bisa dengan mudah pindah.

Urgensi Reformasi Kebijakan Lahan
Rikson menilai, keunggulan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ) bisa terkikis. Ia mengusulkan agar pemerintah segera mereformasi kebijakan lahan.

“Sudah saatnya ada reformasi kebijakan lahan di Batam,” tegasnya.

Salah satu solusinya adalah menghapus UWTO bagi usaha kecil, menengah, dan hunian sederhana, atau minimal merasionalisasi tarifnya. Dengan begitu, biaya operasional bisa lebih kompetitif, dan Batam dapat kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan. (***)

Baca Juga :  Serap Aspirasi Warga, Polsek Batu Ampar Gelar Minggu Kasih di Kampung Seraya
Editor: Adhie