Perda Lingkungan Hidup Batam Direvisi, Kebutuhan Mendesak Pasca UU Cipta Kerja

Keterangan : Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad didampingi Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin dan Wakil Ketua II, Budi mardiyanto. (Foto : Putra, Rabu 10 September 2025)

Batam — DPRD Kota Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam bergerak cepat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Revisi ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan aturan yang lebih tinggi, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (10/9/2025), Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2016 yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum.

“Sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait lingkungan hidup terbit setelah Perda ini diundangkan, sehingga perlu dilakukan harmonisasi,” ujar Amsakar.

Ada beberapa substansi penting yang mengalami perubahan dalam revisi perda ini. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, sebuah penyesuaian langsung terhadap UU Cipta Kerja. Selain itu, pengaturan teknis mengenai pencemaran juga turut diperbarui.
Tak kalah penting, revisi ini juga menegaskan kewenangan Pemko Batam dalam mengelola dokumen lingkungan untuk wilayah di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).

Amsakar menegaskan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan menegakkan hukum lingkungan hidup.

Karena materi yang direvisi mencapai lebih dari 50 persen, judul Ranperda ini pun mengalami perubahan. Dari yang semula “Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016” kini menjadi “Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Amsakar berharap pembahasan Ranperda ini dapat segera dilanjutkan bersama DPRD melalui Panitia Khusus.

Ia optimis, revisi Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mewujudkan tata kelola lingkungan di Batam yang lebih tertib, terstruktur, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Baca Juga :  2.830 Pekerja Dipersiapkan Jadi Tenaga Kerja Kompeten