Batam  

Aksi Mahasiswa dan Nelayan Batam: Tolak Revisi PP Kawasan Bebas, Khawatirkan Nasib Rakyat Pesisir

Keterangan : Aliansi Mahasiswa Kota Batam menggelar diskusi publik bertajuk “Wacana Perubahan PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (Foto : Istimewah, Senin 22 September 2025)

Batam — Wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas Batam memicu perlawanan dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam.

Dalam sebuah diskusi publik di Batu Aji pada Senin (22/9/2025), mereka secara tegas menolak rencana tersebut, menganggapnya tidak transparan dan berpotensi merugikan masyarakat, terutama para nelayan.

Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai kampus ini menghadirkan dua narasumber penting: akademisi hukum Dr. Diki Zukriadi dan Ketua HNSI Kepulauan Riau, Distrawandi. Mereka kompak menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan yang dinilai lebih mengutamakan investasi daripada kesejahteraan rakyat.

Dr. Diki Zukriadi menilai, revisi PP ini terlalu riskan jika tidak dikawal ketat oleh publik. Ia menekankan bahwa perubahan kebijakan yang menyangkut kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Perubahan PP ini tidak bisa dipandang sepele karena menyangkut kewenangan strategis BP Batam. Jika memang ada peluang revisi, masyarakat harus berpartisipasi memberikan masukan agar perubahan itu tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,” kata Diki.

Ia juga menyoroti wacana perluasan wilayah BP Batam ke 14 pulau di sekitarnya. Menurutnya, keputusan ini harus didasarkan pada kajian akademis yang matang, bukan sekadar kepentingan pembangunan yang belum tentu cocok.

Kekhawatiran yang sama diungkapkan oleh Distrawandi. Ia menyebut, pembahasan revisi PP ini selama ini dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan suara nelayan yang menjadi pihak paling terdampak.

“Malam ini kita berdialog supaya pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, dan BP Batam, lebih transparan menjelaskan revisi ini,” tegasnya.

Menurut Distrawandi, jika keputusan ini diambil secara diam-diam, para nelayan akan menanggung risikonya selama bertahun-tahun.

“Pemerintah harus berpikir bukan hanya lima atau sepuluh tahun ke depan, tapi keberlanjutan hidup masyarakat pesisir untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Baca Juga :  Jumat Ceria: Anak Binaan LPKA Batam Senam Bersama LKP Karya Anak Bangsa

Tuntutan Tegas dari Gerakan Mahasiswa
Diskusi yang hangat ini berujung pada kesepakatan untuk menolak revisi PP.

Aliansi Mahasiswa Kota Batam mengakhiri acara dengan membacakan tuntutan mereka, yaitu:

1. Menolak rencana perubahan PP No. 46 Tahun 2007.
2. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja BP Batam.
3. Menuntut pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Aksi ini menjadi bukti komitmen mahasiswa Batam untuk terus mengawal kebijakan pemerintah demi memastikan bahwa setiap keputusan tidak merugikan rakyat, terutama masyarakat pesisir dan kelompok nelayan.