Tanjungpinang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengumpulkan seluruh kepala daerah dan Inspektur se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Dompak, Selasa (14/10/2025).
Dalam forum tersebut, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK memperkuat sistem integritas di daerah, menegaskan bahwa membangun pemerintahan berintegritas adalah pondasi utama pelayanan publik.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan aturan, melainkan harus dimulai dari kesadaran moral dan keteladanan aparatur. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan pembangunan,” kata Amsakar.
Menurutnya, SPI yang dirilis KPK menjadi cermin penting untuk perbaikan tata kelola birokrasi. Meskipun indeks integritas Kota Batam tahun 2024 mencapai 68,70, angka ini menjadi dorongan bagi Pemko Batam untuk terus berbenah.
“SPI bukan sekadar angka, tapi alat refleksi untuk memperbaiki diri. Hasilnya harus menunjukkan perubahan pada budaya kerja ASN,” tegas Amsakar.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menjelaskan bahwa SPI melibatkan pegawai internal, masyarakat, dan pemangku kepentingan eksternal, dan berfungsi untuk memetakan tingkat kerentanan korupsi di daerah.


