Batam — Sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan DPRD semakin erat dalam merumuskan payung hukum daerah. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung dalam Rapat Paripurna Laporan Bapemperda DPRD, Rabu (15/10/2025), yang fokus pada Ranperda Inisiatif Tahun 2026.
Langkah ini menjadi penanda dimulainya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun depan. Bapemperda DPRD melaporkan hasil pembahasan delapan Ranperda yang mereka inisiasi.
Amsakar mengapresiasi konsistensi legislatif. Ia menegaskan, regulasi yang berkualitas adalah fondasi penting, selain program kerja.
“Sinergi legislatif dan eksekutif adalah kunci membangun Batam yang tertata, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Amsakar.
Dari delapan Ranperda yang diusulkan, dua di antaranya merupakan usulan baru yang sangat relevan dengan identitas Batam:
1. Ranperda tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam
2. Ranperda tentang Kampung Tua
Kedua Ranperda ini penting untuk memperkuat identitas lokal dan memastikan perlindungan nilai budaya Melayu di tengah pesatnya pembangunan.
Selain itu, enam Ranperda lanjutan lainnya mencakup isu vital seperti:
1. Perubahan Perda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
2. Penataan Perkampungan Tua
3. Rencana Induk Kepariwisataan Daerah
4. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
5. Sistem Drainase Perkotaan Terintegrasi
6. Penanggulangan HIV/AIDS.
M. Putra Pratama Jaya dari Fraksi NasDem yang menyampaikan laporan, menekankan bahwa penyusunan regulasi ini adalah amanat undang-undang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Batam.
Dengan rampungnya laporan ini, Pemko dan DPRD berharap delapan Ranperda dapat segera dibahas tuntas untuk memperkuat landasan hukum daerah dan mewujudkan Batam sebagai kota modern yang berbudaya dan berkeadilan.


