BP Batam Teriak ke KLHK, Larangan Impor Plastik Tanpa Transisi Ancam Investasi USD 50 Juta dan 3.500 Pekerja

Keterangan : Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam. (Foto : Humas BP Batam)

Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meninjau ulang rencana penghentian rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang. BP Batam memperingatkan, jika kebijakan ini diberlakukan mendadak, stabilitas investasi senilai USD 50 juta dan nasib 3.500 tenaga kerja lokal di Batam terancam.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan pentingnya masa transisi yang terukur untuk melindungi ekosistem industri di Batam yang berorientasi ekspor.

“Perubahan mendadak pada bahan baku dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam. Kami meminta adanya transisi agar dunia usaha tidak terpukul,” ujar Fary.

Industri daur ulang plastik non-B3 di Batam memegang peran vital. Data BP Batam menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada volume pengolahan, dari 176.774 ton pada 2023 menjadi 266.878 ton pada 2024. Sektor ini dijalankan oleh 16 perusahaan yang menghasilkan ekspor hingga USD 60 juta per tahun.

BP Batam menilai, jika rekomendasi impor dihentikan tanpa penyesuaian, industri daur ulang akan mengalami perlambatan produksi, penurunan drastis ekspor, serta dampak sosial-ekonomi yang serius bagi ribuan pekerja dan UMKM pendukung.

Untuk menyeimbangkan komitmen lingkungan dengan kepastian berusaha, BP Batam secara resmi mengusulkan kepada KLHK agar kebijakan ini diterapkan melalui masa transisi selama lima tahun.

Masa lima tahun ini akan digunakan oleh industri untuk beradaptasi, mencari dan beralih secara bertahap ke pasokan bahan baku domestik, sekaligus tetap memenuhi standar lingkungan yang ketat.

“Usulan ini bukan penolakan terhadap arah kebijakan hijau pemerintah. Ini adalah langkah konstruktif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Batam berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global, namun tanpa mengorbankan kepercayaan investor dan lapangan kerja,” tutup Fary.

Baca Juga :  BP Batam Dukung Investasi Manufaktur Bernilai Tambah