Palangka Raya – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat adanya lonjakan pengaduan terkait dugaan pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Hingga Jumat (27/3/2026), tercatat sebanyak 38 laporan yang masuk, seluruhnya disampaikan melalui sistem daring atau online.
Kepala Disnakertrans Kalteng, Farid Wajdi, mengonfirmasi bahwa tidak ada satu pun laporan yang disampaikan secara langsung atau offline ke kantor Disnakertrans. Hal ini menunjukkan pergeseran preferensi pelapor ke kanal digital yang lebih praktis dan efisien.
“Total ada 38 pengaduan yang kami terima, semuanya melalui sistem online. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke kantor, tidak ada,” ujar Farid pada Senin (30/3/2026).
Dari total 38 pengaduan tersebut, upaya penyelesaian telah menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 10 kasus dilaporkan telah berhasil diselesaikan, dengan perusahaan terkait telah membayarkan hak THR kepada para pekerjanya. Selain itu, satu pengaduan lainnya masih dalam proses pembayaran oleh perusahaan yang bersangkutan, menunjukkan komitmen untuk menuntaskan kewajiban tersebut.
Lebih lanjut, delapan pengaduan lainnya telah ditindaklanjuti melalui koordinasi yang erat dengan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, sebanyak 18 pengaduan telah dialihkan ke sistem pengaduan yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pengalihan ini dilakukan agar laporan-laporan tersebut dapat diproses oleh pemerintah pusat, terutama jika menyangkut perusahaan berskala lebih besar atau memiliki implikasi lintas daerah.
“Ada juga satu pengaduan yang ternyata bukan berasal dari karyawan perusahaan yang diadukan, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dalam konteks ini,” ungkap Farid.
Saat ini, Disnakertrans Kalteng masih berada dalam tahap klarifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang dilaporkan. Proses ini melibatkan komunikasi langsung dengan pihak perusahaan untuk memahami duduk perkara dan meminta klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran pembayaran THR. Tahap ini krusial sebelum melangkah ke tahapan penindakan lebih lanjut, seperti mediasi atau sanksi.
Farid Wajdi menambahkan bahwa pola penanganan pengaduan THR di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tren positif. Sebagian besar kasus berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi antara pekerja dan perusahaan.
“Biasanya pengaduan bisa diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi antara pekerja dengan pihak perusahaan. Kami selalu mendorong agar penyelesaian bipartit dapat dicapai sebelum eskalasi masalah,” tandasnya.
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan kepada para pekerjanya menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR ini tidak hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi simbol perhatian dan penghargaan perusahaan terhadap kontribusi karyawannya.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara rutin mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai pembayaran THR Keagamaan. SE ini memuat pedoman pelaksanaan pembayaran, ketentuan mengenai besaran THR, serta mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan jika terjadi pelanggaran.
Tujuan utama dari aturan pembayaran THR ini adalah untuk membantu para pekerja dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, serta untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.
Disnakertrans di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta Kementerian Ketenagakerjaan, menyediakan kanal pelaporan bagi pekerja yang merasa hak THR-nya tidak dipenuhi sesuai ketentuan. Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui platform yang telah disediakan atau secara langsung ke kantor dinas terkait.
Proses penanganan pengaduan umumnya meliputi:
- Penerimaan Laporan: Menerima pengaduan dari pekerja baik secara daring maupun luring.
- Verifikasi dan Klarifikasi: Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data dan melakukan klarifikasi kepada perusahaan yang dilaporkan.
- Mediasi: Menengahi antara pekerja dan perusahaan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian.
- Proses Lanjutan: Jika mediasi tidak berhasil, pengaduan dapat dilanjutkan ke proses hukum atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Disnakertrans Kalteng mengimbau kepada seluruh perusahaan di wilayahnya untuk mematuhi ketentuan pembayaran THR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pekerja yang mengalami kendala atau merasa haknya tidak terpenuhi juga didorong untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti. (*)


