13 Nyawa Melayang, DPRD Batam ‘Gilas’ PT ASL Soal K3 dan Subkontrak

Keterangan : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Lintas Komisi yang digelar DPRD Batam. (Foto : Putra, Selasa 28 Oktober 2025)

Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas penanganan kasus kecelakaan kerja fatal yang menewaskan 13 pekerja di galangan kapal PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, Batam, beberapa waktu lalu. Insiden tragis ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Lintas Komisi yang digelar DPRD Batam, Selasa (28/10/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, H. Aweng Kurniawan (Gerindra), didampingi Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto (PDI Perjuangan), ini merupakan tindak lanjut dari Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan pimpinan dan anggota dewan sebelumnya. RDPU dihadiri seluruh Ketua dan anggota Komisi I, II, III, dan IV, serta jajaran Disnakertrans Kepri, Dinas Lingkungan Hidup, dan manajemen PT ASL Shipyard.

Wakil Ketua I DPRD Batam, H. Aweng Kurniawan, menegaskan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar pada kasus ini dan menuntut tanggung jawab penuh dari pihak perusahaan.

“Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana penanganan masalah ini dan bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan terhadap keluarga pekerja, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Ini sudah kejadian yang kedua di perusahaan yang sama, dan kami ingin memastikan agar hal serupa tidak terulang kembali,” tegas Aweng.

Senada, Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto, menyebut peristiwa ini sebagai tragedi besar. Ia menyoroti fakta tragis bahwa dalam rentang waktu yang tak lama, kecelakaan telah terjadi dua kali di kapal dan perusahaan yang sama, dengan total korban jiwa mencapai belasan.

“Kejadian pertama menewaskan lima pekerja, dan kini 13 pekerja kembali menjadi korban. Ini sangat tragis. DPRD ingin memastikan tanggung jawab manajemen dan pihak terkait benar-benar dijalankan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Baca Juga :  Komisi IV Batam Soroti Mutu Rumah Sakit

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, memaparkan hasil penelusuran awal yang mengindikasikan adanya dugaan kelalaian dalam proses pembersihan bunker kapal (cleaning bunker).

Lebih lanjut, Diky mengungkapkan adanya temuan pelimpahan pekerjaan kepada subkontraktor yang membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK), serta dugaan kelalaian serius dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Rekomendasi sudah kami sampaikan kepada pihak perusahaan. Saat ini manajemen PT ASL mulai melakukan pembenahan, termasuk dengan merekrut langsung para pekerja tanpa melalui subkontraktor,” jelas Diky.

Menanggapi desakan DPRD, perwakilan manajemen PT ASL Shipyard memastikan bahwa seluruh tanggung jawab terhadap korban dan keluarga telah diambil alih sepenuhnya oleh perusahaan.

“Kami bertanggung jawab penuh atas biaya pemakaman korban meninggal dunia, perawatan korban luka, serta kebutuhan akomodasi dan transportasi keluarga korban. Perusahaan juga menugaskan staf khusus untuk mendampingi keluarga korban selama proses ini berlangsung,” kata perwakilan manajemen PT ASL.

Menutup RDPU, H. Aweng Kurniawan menegaskan bahwa DPRD Batam tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Pihaknya akan memastikan pelaksanaan seluruh rekomendasi dari instansi terkait, serta memastikan langkah perbaikan di lingkungan kerja PT ASL benar-benar diterapkan.

“DPRD Kota Batam akan memastikan perusahaan menjalankan seluruh rekomendasi dan memberikan perhatian khusus bagi keluarga korban, terutama yang kehilangan tulang punggung keluarga. Keselamatan kerja adalah hal utama yang tidak boleh diabaikan,” tegas Aweng.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat standar keselamatan kerja dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.