Jember — Siswa dari SMA 3 Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, menggelar aksi penolakan terhadap perpanjangan jabatan kepala sekolah, pada Kamis sore (30/10/2025). Aksi ini dilakukan karena dianggap tidak transparan dan sepihak. Selama demo berlangsung, massa juga membawa kertas manila bertuliskan “Tolak Sony Bahtiar”.
Slamet Ruspandri Raharjo, salah satu peserta demo, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena selama empat tahun menjabat sebagai kepala sekolah, Sony Bahtiar dinilai tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“Setiap kami tanya mengenai anggaran dan keputusan lainnya. Jawabannya pasti bukan urusan kalian, gitu,” ujarnya.
Menurut Slamet, aksi ini adalah yang kedua kalinya dilakukan oleh siswa sekolah swasta ini. Sebelumnya, massa sempat melakukan demo mengenai pergantian guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).
“Pengeluaran guru, tanpa bermusyawarah dengan guru-guru yang lain. Alasannya pun juga tidak masuk akal,” kata siswa yang akrab disapa Slamet ini.
Slamet mengungkapkan, kepala sekolah tersebut justru menggantikan pengajar PKN, dengan seorang guru perempuan yang berlatar belakang ilmu sejarah.
“Pengganti guru ini tidak profesional di bidang PKN. Akhirnya kami sebagai murid, tidak terima karena berdampak pada belajar kami. Akhirnya kami demo,” tutur Ketua Organisasi Tapak Suci SMA 3 Muhammadiyah Jember ini.
Namun ketika pemilihan kepala sekolah baru, ternyata Sonny Bahtiar kembali menjabat sebagai pimpinan lembaga pendidikan swasta ini.
“Pak Sonny jadi kepala sekolah lagi, akhirnya anak-anak terpicu untuk demo lagi hari ini,” kata Slamet.
Slamet mengungkapkan, massa mendesak agar pengurus Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengganti Kepala sekolah ini.
“Kami minta kepala sekolah diganti, agar kami nyaman belajar, dan adik-adik kami bisa aman. Tidak ada lagi keputusan tidak jelas lagi,” kata Siswa kelas XII SMA 3 Muhammadiyah Jember ini.
Kepala Sekolah Membantah Tuduhan Tak Transparan
Menanggapi hal ini, Kepala SMA 3 Muhammadiyah Sony Bahtiar menilai adanya penolakan tersebut, bagian dari dinamika organisasi pendidikan.
“Bagian dinamika internal dan akan kami selesaikan secara internal. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi, kok tiba tiba anak-anak juga terlibat,” tanggapnya.
Sonny membatah ketidak transparan keuangan sekolah, sebab selama ini rutin diaudit oleh tiga lembaga sekaligus.
“Pertama kami diperiksa Inspektorat Kemendiknas, inspektorat Provinsi dan dari internal Muhammadiyah melalui internal audit. Dan tidak ada masalah,” bantahnya.
Sementara mengenai penonaktifan guru PKN. Sonny mengungkapan hal tersebut dilakukan secara prosedur internal lembaga pendidikan Muhamadiyah.
“Karena pimpinan memberikan sanksi dan semacamnya, saya rasa wajar di semua lembaga. Dan hal itu berdasarkan surat resmi dari pimpinan,” ulas Sony.
Permasalahan yang Muncul
Beberapa isu muncul dalam konteks ini, antara lain:
- Ketidaktransparanan pengelolaan anggaran: Siswa merasa tidak diberi akses informasi yang cukup mengenai penggunaan dana pendidikan.
- Perubahan struktur pengajar: Penggantian guru PKN tanpa musyawarah menjadi salah satu pemicu protes.
- Proses pemilihan kepala sekolah: Masih ada ketidakpuasan terhadap mekanisme pemilihan yang dianggap tidak demokratis.
Langkah yang Diambil
Dalam upaya menyelesaikan konflik ini, beberapa langkah telah diambil:
- Musyawarah internal: Kepala sekolah menyatakan akan menyelesaikan masalah secara internal.
- Audit keuangan: Dilakukan oleh tiga lembaga resmi untuk memastikan keabsahan pengelolaan anggaran.
- Peninjauan kebijakan: Terkait penggantian guru dan keputusan lainnya, akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.


