Sragen — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meluncurkan program Kecamatan Berdaya sebagai inisiatif baru dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Peluncuran resmi dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada Rabu (29/10/2025). Acara ini turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah.
Luthfi menegaskan bahwa program ini tidak sekadar simbolik.
“Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.
Dengan 8.573 desa yang tersebar di 537 kecamatan dan 35 kabupaten/kota serta populasi hampir 38 juta jiwa, Luthfi menilai perlu adanya struktur yang mampu menjembatani jarak antara pemerintah provinsi dan masyarakat desa.
Menurutnya, kecamatan harus menjadi simpul koordinasi dan pelayanan yang efektif.
“Kecamatan harus menjadi kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi guna memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang sama,” tegasnya.
Program Kecamatan Berdaya dirancang untuk menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, petani, perempuan, hingga penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Luthfi bahkan mendorong camat untuk menjadi penggerak utama perubahan di wilayahnya.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Selain fokus pada ekonomi lokal, Luthfi menekankan aspek inklusivitas. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan BUMD membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas minimal 1–2 persen. Di sisi lain, perempuan perlu diberi pelatihan dan pendampingan hukum agar mandiri secara sosial dan ekonomi.
Tujuan utama program ini adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau ini dijalankan, output-nya jelas, kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” kata Luthfi.
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, ia meminta seluruh program dievaluasi secara berkala dan dilaporkan melalui sistem dasbor.
“Saya minta dibuatkan dasbor di ruangan kerja saya, untuk memantau dan evaluasi program yang turun ke kecamatan,” jelasnya.
Luthfi menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, melaporkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota telah menyiapkan lokasi percontohan. Dari total 35 kabupaten/kota, 30 di antaranya telah menetapkan 123 kecamatan sebagai lokasi pilot project.
Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar melalui Dispermadesdukcapil untuk mempercepat implementasi program pada Perubahan Anggaran Tahun 2025.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif. Luthfi menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan, memiliki akses yang sama terhadap layanan dan peluang.
Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain:
- Penyediaan pelatihan dan pendampingan khusus untuk perempuan, sehingga mereka dapat lebih mandiri secara sosial dan ekonomi.
- Pembukaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, dengan target minimal 1–2 persen dari total tenaga kerja.
- Pengembangan komunitas petani milenial yang mampu menjaga ketahanan pangan nasional.
Untuk memastikan keberhasilan program, Luthfi menekankan pentingnya evaluasi berkala dan transparansi data. Ia meminta seluruh program yang dijalankan di tingkat kecamatan dilaporkan melalui sistem dasbor. Dengan demikian, pemerintah provinsi dapat memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan penguatan kapasitas kecamatan sebagai pusat koordinasi, diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan merata kepada seluruh warga.
Luthfi menekankan bahwa keberhasilan program ini akan terlihat dari penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kecamatan, Jawa Tengah dapat mencapai tujuan tersebut.


