Karawang — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menegaskan bahwa proses hukum terhadap seorang ibu bernama Neni Nuraeni dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus ini telah berjalan sejak beberapa waktu lalu, dan pihak kejaksaan telah berupaya untuk mendamaikan pelapor dengan terlapor. Namun, tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga kasus harus terus berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam keterangan resmi yang diberikan pada Minggu (2/11/2025), Kepala Seksi Intel Kejari Karawang Sigit Muharam menyatakan komitmennya untuk menegakkan hukum secara profesional dan humanis. Pihaknya juga menekankan pentingnya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memproses setiap kasus yang ditangani.
”Kejaksaan sudah berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan humanis,” ujar Sigit Muharam.
Kasus Neni menjadi sorotan publik karena ia harus menyusui bayinya sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Neni ditahan sejak 22 Oktober, sesuai dengan penetapan hakim. Meski begitu, selama proses hukum berjalan, Neni tidak ditahan.
Pemerhati isu-isu kejaksaan Fajar Satrio menjelaskan bahwa jaksa wajib mengikuti penetapan pengadilan. Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah penahanan yang sudah ditetapkan oleh hakim.
”Jaksa itu pelaksana putusan pengadilan. Kalau hakim memutuskan untuk menahan terdakwa, jaksa wajib melaksanakan. Menolak berarti justru melanggar hukum,” kata Fajar.
Dalam perkara tersebut, mekanisme restorative justice tidak dapat dijalankan karena upaya kejaksaan untuk memediasi dan mendamaikan pelapor dengan terlapor tidak mencapai kesepakatan. Sehingga, penanganan perkara dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Neni harus menjalani proses hukum terkait gadai kendaraan yang masih terikat perjanjian kredit. Menurut Fajar, jaksa wajib melaksanakan penetapan hakim. Hal itu diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada pasal 20 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa penahanan oleh hakim dilakukan dengan penetapan hakim.
Selain itu, penahanan merujuk pada pasal 27 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa hakim yang dimaksud adalah hakim yang mengadili perkara tersebut sesuai kewenangannya. Pelaksanaan putusan pengadilan juga diatur secara menyeluruh di Bab XIX KUHAP, pasal 270–283, yang menegaskan peran jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan.
”Dalam konteks (perkara Neni di Karawang) ini, jaksa tidak punya ruang untuk menolak. Dia hanya menjalankan fungsi eksekutorial berdasarkan ketetapan pengadilan,” jelas Fajar.
Fajar menekankan bahwa sangat penting bagi publik memahami sistem peradilan pidana di Indonesia yang dibangun atas prinsip kepastian hukum dan pembagian kewenangan antar lembaga. Setiap lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, memiliki batas peran yang tidak bisa saling tumpang tindih.
”Jaksa tidak bisa menafsirkan sendiri penetapan hakim. Jika setiap aparat hukum menolak perintah pengadilan atas alasan subjektif, maka sistem hukum akan kacau,” jelas Fajar.
Fajar memahami bahwa dalam perkara Neni muncul simpati publik secara luas, terutama saat Neni harus menyusui bayinya sebelum sidang. Ada sisi kemanusiaan yang terusik. Menurut dia, hal itu sangat wajar. Namun demikian, aparat penegak hukum harus tetap bekerja sesuai dengan aturan hukum serta prosedur agar tidak menimbulkan pelanggaran baru dalam proses peradilan.
”Jangan sampai ada pelanggaran baru dalam sebuah kasus hukum hanya karena ketidaktahuan prosedur. Semua pihak harus tetap berpegang pada hukum,” tandas Fajar.


