Trump: Dunia Akan Alami Resesi Tanpa Tarif AS

Amerika Serikat — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim bahwa kebijakan tarif yang diterapkan pemerintahannya telah mencegah terjadinya depresi ekonomi global. Ia menekankan pentingnya kasus Mahkamah Agung AS yang membahas kewenangan darurat presiden dalam menerapkan tarif perdagangan.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyampaikan bahwa sidang pengadilan berjalan baik hari ini. Ia menegaskan bahwa jika pihaknya kalah dalam kasus ini, akan sangat merugikan negara.

“Ini adalah salah satu, bahkan mungkin yang paling penting, dalam sejarah negeri ini,” ujarnya.

Mahkamah Agung AS sedang mendengarkan argumen dalam kasus bersejarah yang menantang penggunaan kekuasaan darurat oleh Trump untuk memberlakukan tarif besar-besaran. Kasus ini berpotensi mengubah batas kewenangan presiden dalam kebijakan perdagangan.

Trump mengatakan bahwa tanpa tarif, seluruh dunia akan mengalami depresi ekonomi.

“Ini bukan ancaman terhadap AS saja, tetapi terhadap seluruh dunia. Saya melakukannya demi dunia,” katanya.

Ia juga menilai bahwa tarif terhadap Tiongkok sangat penting untuk menstabilkan ekonomi global.

“Saya bisa pastikan satu hal, jika saya tidak langsung menerapkan tarif 100 persen terhadap Tiongkok, seluruh dunia – karena magnet dan jenis logam tanah jarang tertentu – akan lumpuh,” tambahnya.

Trump menyebutkan bahwa pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping berlangsung sukses berkat kebijakan tarif tersebut.

“Tanpa tarif, pertemuan itu tidak akan terjadi,” katanya.

Kebijakan tarif Trump dimulai dari 10 persen untuk sejumlah negara dan meningkat hingga 50 persen untuk sebagian besar produk asal Brasil dan India. Hingga akhir tahun fiskal pada September, pendapatan tarif AS mencapai US$195 miliar atau sekitar Rp 3.254 triliun. Dari Februari hingga September, sekitar US$176 miliar atau sekitar Rp 2.937 triliun masuk ke Departemen Keuangan AS.

Baca Juga :  Kredit Serbaguna Digemari, Bank Sumsel Babel Tingkatkan Layanan Pembiayaan

Sehari sebelumnya, Trump menyebut kasus itu sebagai persoalan “hidup atau mati” bagi negara, dan menekankan bahwa keputusan Mahkamah Agung akan berdampak besar terhadap keamanan ekonomi dan nasional AS.

Pihak yang menentang kebijakan tarif berpendapat bahwa penggunaan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengatur impor secara unilateral di tingkat global menimbulkan persoalan konstitusional. Namun, pemerintahan Trump menegaskan bahwa tarif timbal balik yang diberlakukan sudah sepenuhnya sesuai hukum.

Apabila Mahkamah Agung menolak argumen Trump, presiden AS di masa depan tidak lagi dapat menggunakan IEEPA untuk menetapkan tarif secara sepihak. Hal ini akan menjadi perubahan besar dalam cara pemerintah AS mengelola kebijakan perdagangan.