Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dan beberapa lokasi lainnya di Riau, Kamis (6/11/2025).
Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Pemprov Riau.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kegiatan tersebut dilakukan untuk melengkapi berbagai bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.
“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemprov Riau, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur dan beberapa lokasi lainnya,” ujar Budi dalam pernyataannya.
Budi menegaskan bahwa KPK mengimbau seluruh pihak untuk mendukung proses penyidikan agar dapat berjalan secara efektif.
Ia juga memastikan akan memberikan informasi berkala tentang perkembangan penggeledahan sebagai bentuk transparansi.
“KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, khususnya di wilayah Riau, yang terus mendukung pengungkapan perkara ini. Karena korupsi secara nyata menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan ini dilakukan setelah adanya dugaan keterlibatan Abdul Wahid dalam penerimaan uang dari sejumlah pihak.
Pada Senin (3/11/2025), Abdul Wahid terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah AW (Abdul Wahid), MAS (Muhammad Arief Setiawan), dan DAN (Dani M. Nursalam).
Johanis mengungkapkan bahwa total uang hasil pemerasan dengan modus jatah preman yang disetor untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR PKPP mencapai Rp 4,05 miliar. Setoran itu dilakukan setelah ada kesepakatan untuk memberikan fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar untuk Gubernur Riau Abdul Wahid.
“Sehingga, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” ujarnya.
Selanjutnya, ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama, mulai tanggal 4 hingga 23 November 2025. Abdul Wahid ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sedangkan Dani M Nursalam dan Muhammad Arief Setiawan ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


