Jambi — Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan penghalangan jurnalis oleh anggota Bidhumas Polda Jambi saat peliputan kunjungan Komisi III DPR pada 12 September 2025. Insiden tersebut terjadi ketika sejumlah wartawan mencoba melakukan wawancara cegat terhadap rombongan Komisi III DPR yang sedang berkunjung ke Polda Jambi.
Permintaan maaf disampaikan langsung oleh Irjen Krisno dalam pertemuan dengan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, serta tiga wartawan yang menjadi korban insiden tersebut. Pertemuan berlangsung di Rumah Kebangsaan Siginjai, Thehok, Kota Jambi, Selasa (11/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Kapolda menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menghalangi kerja jurnalistik.
Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut muncul dari kesalahpahaman anggota Bidhumas dalam memahami arahannya.
“Jadi jelas sekarang, kalau rekan-rekan mau permintaan maaf saya, saya sampaikan, apa salahnya? Saya minta maaf ke semua orang, ke anak saya juga saya minta maaf, ke masyarakat juga,” ujar Krisno.
Selain itu, ia menekankan bahwa baik dari kelembagaan Polda Jambi maupun pribadinya tidak memiliki niat untuk menghalangi kerja jurnalistik. “Jadi bagus kita ketemu seperti ini, jadi clear,” tambahnya.
Aryo Tondang, salah satu jurnalis yang menjadi korban penghalangan, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena tim Bidhumas Polda Jambi belum memahami betul kerja-kerja jurnalistik.
Ia menegaskan bahwa sudah ada aturan yang tertuang dalam UU Pers. Di sisi lain, para jurnalis juga dituntut untuk memahami dinamika dalam proses liputan.
“Kita wartawan juga tidak cengeng, Pak, jika sifatnya hanya gesekan biasa, kita maklumi,” kata Aryo.
Namun, menurutnya, insiden September lalu jelas merupakan bentuk penghalangan aparat terhadap jurnalis. Pelakunya bahkan sampai menyeret dirinya hingga menjauh dari rombongan narasumber di lokasi. Hal itu sangat disesalkan.
Aryo berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik agar ke depannya tidak lagi terjadi insiden serupa.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PFI Jambi Irma Tambunan mengapresiasi itikad baik Kapolda untuk menemui tim PFI dan AJI. Namun, ia kembali mengingatkan soal empat tuntutan para jurnalis. Dua di antaranya terkait dengan Polda Jambi, yakni proses hukum bagi anggota yang melakukan penghalangan kerja jurnalis dan permintaan maaf Kapolda secara terbuka.
Irma menyebut bahwa peristiwa ini selayaknya menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Polda Jambi untuk ke depannya lebih memahami kerja-kerja jurnalis sehingga tidak lagi melakukan penghalangan.
Ketua AJI Jambi Suwandy Wendy meminta Irjen Krisno meneken dokumen komitmen bersama antara Kepolisian Daerah (Polda) dan jajarannya dengan AJI Jambi dan PFI Jambi tentang perlindungan kerja jurnalistik di lingkup Polda Jambi.
“Dari tingkat Mapolda Jambi sampai level polsek-polsek, di area konflik dan unjuk rasa, kerja-kerja jurnalistik dapat dilindungi. Kita berharap secepatnya dokumen komitmen bersama ini bisa ditandatangani secara bersama-sama,” kata Wendy.
Dengan menandatangani dokumen tersebut, setidaknya dapat meredam potensi kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Selain itu, advokasi penghalangan tiga jurnalis di Mapolda Jambi dua bulan lalu dapat dinyatakan berakhir, dengan komitmen dari pihak kepolisian untuk senantiasa melindungi kerja jurnalistik.
Kendati demikian, kasus penghalangan jurnalis saat liputan telah menjadi catatan AJI Jambi di tahun ini. Tentu ini akan mempengaruhi survei indeks kebebasan pers (IKP) Jambi, yang tahun lalu melorot tajam dari peringkat 12 menjadi peringkat 32 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. (***)


