Makassar — Beberapa pejabat dan lembaga tinggi negara sedang berada di Makassar, termasuk Komisi Yudisial (KY), tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Kehadiran mereka menarik perhatian masyarakat karena terkait dengan isu sengketa tanah yang masih memanas.
Tim KY mengikuti seminar etika dan advokasi di Universitas Hasanuddin, sementara PPATK dikabarkan sedang melakukan penelusuran aliran keuangan terkait sengketa tanah. Menurut informasi yang diperoleh, kedua lembaga ini datang untuk memantau dan menelusuri perkara sengketa tanah.
Komisioner KY juga hadir di Makassar dalam rangka mengikuti acara coaching clinic, Etika dan Advokasi, Judicial Dignity Class 2025. Acara ini digagas KY bersama sembilan perguruan tinggi di Indonesia, dan akan berlangsung selama medio November di Kampus Unhas.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tiba di Makassar, Kamis (13/11/2025).
Ia diagendakan meninjau kawasan Central Point of Indonesia (CPI) dan sekitarnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan menjamu Nusron di Kapal Phinisi sambil mengelilingi Kawasan Pantai Losari dan CPI.
Lahan CPI terbentang dari seberang Rumah Sakit Siloam, Jl Metro Tanjung Bunga, ke utara kawasan Reklamasi Pantai Losari. Sementara itu, kawasan GMTD terbentang dari seberang RS Siloam ke barat hingga Tanjung Bunga dan melewati Jembatan Barombong.
Nusron juga dijadwalkan menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Darul Ahsan, Jalan Baji Bicara, Makassar.
Keberadaan tim KY dan PPATK di Makassar menarik perhatian karena mereka datang di tengah masih memanaskan isu “sengketa lahan” antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD. KY adalah lembaga pemantau dan penjaga perilaku hakim. Didirikan Oktober 2005, lembaga ini berwenang mengawasi dan memberi sanksi atas perilaku dan etika hakim dan elemen aparat penegak hukum di pengadilan, termasuk panitera dan stafnya.
Hingga Juni 2025, Mahkamah Agung mencatat ada sekitar 8.711 hakim di 514 kabupaten/kota pada 36 provinsi. Ini termasuk hakim dari 4 kamar peradilan umum, peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer.
Perkembangan lain, Jusuf Kalla memerintahkan manajemen PT Hadji Kalla membangun masjid di atas lahan miliknya yang sedang disengketakan dengan PT GMTD Tbk, di Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel. “Saat ini sudah berdiri masjid darurat berlantai papan, atap terpal, dan dinding dari panel. Alhamdulillah, masjid itu digunakan orang-orang yang menjaga lahan di sana dan juga terbuka untuk umum,” kata koordinator lapangan PT Hadji Kalla, Faisal Ramli.
Petugas yang berjaga di lahan milik Kalla rutin shalat berjamaah. “Sebelum ada masjid darurat, mereka shalat berjamaah di dalam Bank Mega atau Masjid Al Ansar Nur Amelia,” kata Faisal. Selain shalat, masjid darurat itu juga digunakan pengajian setiap pekan.
Sebelumnya, Nusron mengaku telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Makassar terkait sengketa tersebut. Surat bernomor 5533 itu diterima pada 7 November 2025. “Aku ini belum paham maksudnya apa dari jawaban tersebut,” ujar Nusron. Menurut Nusron, sertifikat hak guna bangunan atas nama NV Hadji Kalla TRD (Trading Company) belum diukur dan belum dieksekusi.
Kasus ini melibatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Di atas lahan yang sama, juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.
Nusron mengakui belum sepenuhnya memahami maksud dari surat Pengadilan Negeri Makassar tersebut. Ia juga belum memiliki solusi untuk mengatasi persoalan ini.
Kementerian ATR/BPN, kata Nusron, tidak berpihak kepada siapa pun. Pihaknya berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.
“Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” kata Nusron.


