Cianjur — Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) bersama para guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur menggelar pernyataan sikap yang mengecam ketidakterlaksanaan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Mereka menyatakan kekecewaan mendalam atas tidak adanya realisasi insentif bagi guru ngaji yang sempat dijanjikan selama Pilkada 2020.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu (12/11/2025), mereka menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati Cianjur telah mengkhianati kepercayaan umat dengan tidak memenuhi komitmen yang diucapkan saat masa kampanye. Hal ini membuat banyak pihak merasa dikhianati dan berharap agar pemimpin daerah segera bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.
Komandan Satkorcab Banser NU Cianjur, H. E. Durohman, menyampaikan secara tegas bahwa kekecewaan ini bukan lagi sekadar ketidakpuasan, tetapi sudah mengarah pada penilaian moral dan kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa janji kampanye untuk memberikan insentif kepada guru ngaji belum juga direalisasikan hingga kini.
“Kami, Banser Cianjur bersama para guru ngaji dan pimpinan pesantren, menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Cianjur telah tidak melaksanakan janji kampanyenya untuk memberikan insentif kepada guru ngaji,” ujar Durohman dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa sudah hampir empat tahun berlalu sejak masa kampanye, namun tidak ada realisasi konkret terkait program tersebut.
Menurutnya, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat.
“Dengan tidak dilaksanakannya janji kampanye itu, berarti Bupati dan Wakil Bupati telah menipu rakyat,” tegasnya.
Para guru ngaji yang hadir dalam forum tersebut mengaku merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka menilai janji insentif yang dulu menjadi daya tarik kampanye hanyalah gimmick politik yang tidak berpijak pada niat tulus untuk menyejahterakan pegiat keagamaan.
“Janji insentif bagi guru ngaji adalah bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam mendidik generasi. Tapi kalau itu hanya dijadikan alat untuk meraih suara, kami merasa dikhianati,” kata salah seorang guru ngaji asal Kecamatan Warungkondang.
Durohman menilai ketidakterlaksanaan janji tersebut menunjukkan sikap tidak amanah seorang pemimpin.
Ia menyebut, kejujuran dan tanggung jawab moral adalah hal yang tak bisa ditawar oleh seorang kepala daerah.
“Situasi ini mencerminkan watak dan karakter pemimpin yang tidak amanah. Kami menilai ada niat jahat dalam menggapai kekuasaan,” ucapnya dengan nada tajam.
Dalam pernyataan sikapnya, Banser NU Cianjur bersama unsur pesantren dan tokoh masyarakat mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Cianjur segera mundur dari jabatannya.
Mereka menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati Cianjur diturunkan dari jabatannya karena tidak memenuhi janji mereka kepada rakyat, terutama kepada para guru ngaji yang telah berjasa besar.
Desakan ini mendapat sambutan dari sejumlah kalangan pesantren dan organisasi keagamaan lain di Kabupaten Cianjur yang menilai pemerintah daerah perlu melakukan introspeksi serius atas lemahnya komitmen mereka terhadap sektor keagamaan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan sikap dari Banser NU dan para tokoh pesantren. Beberapa sumber di lingkungan Pemkab menyebut bahwa isu ini masih dalam pembahasan internal dan akan segera diklarifikasi oleh Bupati Cianjur dalam waktu dekat.
Fenomena ini mencerminkan krisis kepercayaan politik di tingkat daerah. Janji politik yang tidak ditepati menjadi bom waktu bagi kepala daerah, apalagi ketika menyangkut sektor keagamaan yang melibatkan jaringan pesantren dan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU).
Banser NU Cianjur menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menciptakan instabilitas politik, tetapi menuntut kejelasan moral dan tanggung jawab publik dari para pemimpin yang dulu datang ke pesantren dengan janji kesejahteraan.
“Kalau janji itu tak ditepati, maka rakyat berhak menagih,” tutup Durohman dalam forum yang disambut takbir oleh peserta.


