Batam — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang menangani Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kembali tancap gas. Mereka menggelar rapat koordinasi maraton dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (13/11/2025), siang, untuk memastikan Ranperda inisiatif dewan ini matang dan tuntas tepat waktu.
Rapat penting yang dipimpin oleh Ketua Pansus, H. Djoko Mulyono dan Wakil Ketua Ir. Suryanto ini menjadi ajang konsolidasi lintas sektor. OPD yang hadir merupakan pihak teknis yang sangat berkepentingan, termasuk Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Bappeda, Satpol PP, serta Badan Pertanahan.
“Ranperda PSU ini kan inisiatif kita di DPRD. Pertemuan ini dalam rangka koordinasi dan menghimpun masukan dari OPD teknis terkait,” jelas Djoko.
Djoko menambahkan, rapat kali ini berfokus pada penelaahan substansi materi draf Ranperda hingga perencanaan anggaran yang akan menyertainya. Sebelumnya, Pansus juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan dan Bagian Hukum Setdako Batam sehari sebelumnya Rabu (12/11/2025).
Pembahasan Ranperda ini menjadi krusial mengingat banyaknya persoalan terkait penyerahan dan pengelolaan fasilitas umum di kawasan perumahan.
Tujuan utama inisiatif ini adalah menciptakan kepastian hukum agar pengelolaan jalan, drainase, taman, dan fasilitas lainnya dapat optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Djoko Mulyono menyatakan optimisme tinggi bahwa dengan dukungan dan koordinasi yang solid dari semua OPD, pembahasan Ranperda PSU ini dapat diselesaikan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.


