Batas Gaji untuk Beli Rumah Subsidi 2025 per Zona

Jakarta — Pemerintah telah menetapkan batas gaji maksimal bagi pembeli rumah subsidi berdasarkan pembagian wilayah ke dalam empat zona. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dapat diakses oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang benar-benar membutuhkan.

Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Regulasi ini mulai berlaku sejak 22 April 2025, setelah sebelumnya diatur oleh Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023.

Deputi Komisioner BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat agar bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif seperti bebas pajak.

Empat zona wilayah digunakan untuk menentukan batas penghasilan maksimal bagi pembeli rumah subsidi:

  • Zona 1 (Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB):
  • Umum dan lajang: Rp 8,5 juta
  • Pasangan menikah: Rp 10 juta
  • Peserta Tapera: Rp 10 juta

  • Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Babel, Kepri, Maluku, Maluku Utara, Bali):

  • Umum dan lajang: Rp 9 juta
  • Pasangan menikah: Rp 11 juta
  • Peserta Tapera: Rp 11 juta

  • Zona 3 (Papua dan seluruh wilayah pemekarannya):

  • Umum dan lajang: Rp 10,5 juta
  • Pasangan menikah: Rp 12 juta
  • Peserta Tapera: Rp 12 juta

  • Zona 4 (Jabodetabek):

  • Umum dan lajang: Rp 12 juta
  • Pasangan menikah: Rp 14 juta
  • Peserta Tapera: Rp 14 juta

Sid menegaskan bahwa program ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki daya beli terbatas dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Harga rumah subsidi tahun 2025 masih mengacu pada Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 karena aturan baru belum diterbitkan. Daftar harga maksimal rumah subsidi adalah sebagai berikut:

  • Jawa non-Jabodetabek, sebagian Sumatera: Rp 166.000.000
  • Kalimantan (kecuali Murung Raya & Mahakam Ulu): Rp 182.000.000
  • Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulaun Mentawai, sebagian Kepri: Rp 173.000.000
  • Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Anambas, Murung Raya, Mahakam Ulu: Rp 185.000.000
  • Papua dan ilayah pemekaran: Rp 240.000.000

Harga terendah berada di wilayah Jawa luar Jabodetabek dan sebagian Sumatera, sedangkan Papua memiliki harga rumah subsidi tertinggi.

BP Tapera menyebut bahwa rata-rata cicilan rumah subsidi masih sesuai dengan kemampuan MBR. Cicilan rata-rata berkisar antara Rp 1,2 juta per bulan dengan tenor hingga 20 tahun. Tenor paling panjang untuk membeli rumah subsidi adalah 20 tahun.

Selain itu, BP Tapera bersama Kementerian PKP tengah meninjau ulang satuan harga rumah subsidi agar lebih menarik bagi pengembang.

Hal ini dilakukan agar suplai rumah subsidi dapat lebih efektif dan menjangkau banyak masyarakat. (***)

Baca Juga :  BP Batam Cetak Rekor, Tiga Indikator Naik Dua Digit