Langkah Strategis: Batam Dipilih Jadi Pilot Project PLTS dan SPBU Nelayan

Keterangan : Rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus. (Foto : David, Sabtu 15 November 2025)

Batam — Kementerian Koperasi dan UKM RI menunjuk Kota Batam sebagai lokasi strategis untuk pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 Megawatt (MW) dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan melalui koperasi. Inisiatif ini diklaim akan menjadi yang pertama di Indonesia.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, Sabtu (15/11/2025).

Panel Barus mengonfirmasi keseriusan proyek ini dengan rencana kunjungan tim Pertamina New Renewable Energy (PNRE) ke Batam esok hari.

“Besok ada tujuh perwakilan dari PNRE datang ke Batam. Mereka akan meninjau rencana pilot project PLTS. Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” ungkap Barus.

Proyek PLTS 1 MW ini akan dibangun di kawasan yang berdekatan dengan permukiman nelayan. Selain itu, Kemenkop juga mendorong pembangunan SPBU nelayan, mencontoh groundbreaking yang sudah dilakukan di Lampung Timur.

Wali Kota Amsakar Achmad menyambut baik rencana ini, menyoroti dampak positifnya yang ganda, khususnya bagi masyarakat di kawasan hinterland (pulau-pulau kecil dan pesisir).

1. PLTS untuk Pendidikan dan Sinyal:
Amsakar optimistis PLTS akan membantu meningkatkan kualitas hidup.

“PLTS akan menambah jam belajar anak-anak di hinterland. Mereka bergantung pada listrik dan sinyal. Kebijakan ini sangat konstruktif dan kami siap mendukung,” katanya.

2. SPBU Sebagai Pengungkit Ekonomi:

Amsakar menekankan bahwa SPBU nelayan adalah kebutuhan mendesak. Saat ini, nelayan harus mengeluarkan biaya dan waktu ekstra untuk mendapatkan BBM.

“SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah pemberdayaan sesuai arahan Presiden melalui tiga konsep: mengadakan, meningkatkan, dan memberdayakan masyarakat marginal.

Baca Juga :  Amsakar Ajak Warga Batam Kejar Derajat Takwa

Dalam rapat tersebut, Batam juga menegaskan posisinya sebagai pionir dalam percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai Inpres Nomor 17 Tahun 2025.

Amsakar mengklaim Batam menjadi daerah pertama di Provinsi Kepri yang melaksanakan program ini dan menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikan pembentukan koperasi di seluruh kelurahan, setelah Kabupaten Lingga.

“Kami telah meresmikan sejumlah gerai, menggelar pelatihan, dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung koperasi,” paparnya.

Meski Batam menghadapi tantangan tata kelola lahan di bawah kewenangan BP Batam, Amsakar menyatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian 64 titik lokasi koperasi. Saat ini, 31 lahan, mayoritas fasum dan fasos, telah rampung prosesnya untuk disiapkan pembangunan fasilitas koperasi Merah Putih.