Perjalanan Reforma Agraria di Asahduren, Sertifikat Tanah Ulayat Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Jembrana — Di Desa Adat Asahduren, Kabupaten Jembrana, Bali, terlahir kisah keberhasilan dalam sertipikasi tanah ulayat yang memberikan harapan baru bagi masyarakat adat. Proses ini tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi para petani setempat.

Keberadaan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi masyarakat adat. Dengan legalitas yang jelas, mereka dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan PT NSA (Nusantara Segar Abadi), untuk menanam varietas pisang yang lebih menguntungkan dibandingkan cengkeh yang sebelumnya menjadi komoditas utama.

“Sertipikat ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum. Tanpa sertipikat, sulit bagi kami untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar,” ujar I Kadek Suentra, Ketua Adat Desa Asahduren.

Ia menambahkan bahwa sebelum sertipikasi, masyarakat terbiasa bertani cengkeh, namun hasilnya kurang optimal akibat usia tanaman yang sudah tua dan harga yang tidak stabil.

Dari proses sertipikasi, muncul peluang baru. Masyarakat kini beralih ke tanaman pisang cavendish yang dinilai cocok ditanam di lahan berkontur perbukitan khas wilayah tersebut.

“Ini adalah jalan keluar yang baik,” tambah I Kadek Suentra.

Perjuangan untuk mendapatkan sertipikat tidak mudah. Ia menceritakan bagaimana desa bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana pada pertengahan 2024.

Tim BPN datang langsung ke desa untuk memastikan tidak ada konflik atas tanah ulayat, kemudian melakukan pengukuran dan pemberian sertipikat melalui konferensi tanah ulayat di Bandung pada September 2024.

Setelah sertipikasi, BPN terus memantau penggunaan tanah dan memberikan dukungan untuk pemberdayaan masyarakat.

I Kadek Suentra meminta bantuan dari BPN agar tanah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Respons cepat datang dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria (Ditjen Pentag), khususnya dari Windra Pahlevi, Kasubdit Pengembangan dan Diseminasi Model Akses Reforma Agraria.

Windra Pahlevi menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan kerja sama antara Bendesa Asahduren dengan PT NSA berjalan lancar.

“Kita pastikan kerja sama itu memiliki payung hukum yang jelas. Mulai dari penanaman, bibit, pemeliharaan, pendampingan hingga pemasaran,” ujarnya.

Proses ini dilakukan dengan mempertemukan pihak desa dengan PT NSA, yang lokasinya dekat dengan tanah ulayat. Pada November 2024, kedua belah pihak melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi lahan. Hasilnya, mereka sepakat membuat nota kesepahaman untuk pengelolaan tanah seluas 9.800 meter persegi.

Program Reforma Agraria yang melibatkan sertipikasi tanah ulayat hingga pemberdayaan masyarakat mencerminkan upaya Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Kini, masyarakat Asahduren dapat hidup dengan pendapatan yang lebih stabil berkat bertani pisang cavendish yang sesuai dengan kondisi lahan. (***)