Wakapolri Akui Kecepatan Respons Polri Kurang Cepat dari Damkar, Targetkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam 10 Menit

Jakarta — Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa respons Polri dalam menangani laporan masyarakat masih kalah cepat dibandingkan Pemadam Kebakaran (Damkar). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Fakta ini menjadi alarm bagi Polri untuk melakukan perbaikan sistem pelayanan publik mereka.

Menurut Dedi, standar quick response time dalam penanganan laporan masyarakat seharusnya di bawah 10 menit. Namun, saat ini, Polri masih berada di atas angka tersebut. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menghubungi Damkar karena kecepatan respons yang lebih baik, meskipun masalah yang diajukan tidak selalu berkaitan dengan kebakaran.

Polri kini mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja layanannya. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi hotline 110, yang menjadi saluran utama bagi masyarakat dalam mengajukan aduan. Dedi berharap setiap pengaduan masyarakat dapat direspons dalam waktu kurang dari 10 menit.

Selain itu, Polri juga melakukan transformasi yang tidak hanya terbatas pada peningkatan respons melalui hotline. Mereka telah membuat buku do and don’t sebagai pedoman bagi anggota Polri. Selain itu, peningkatan pengawasan internal juga dilakukan, mengingat keluhan masyarakat terkait arogansi dan perilaku menyimpang.

Dedi menjelaskan bahwa Polri telah membentuk tim percepatan reformasi untuk menanggapi tuntutan masyarakat. Tuntutan-tuntutan ini telah direkam dan dijadikan bahan evaluasi. Termasuk tuntutan dari penggiat HAM dan Sara Institut yang melakukan riset terkait permasalahan di tubuh Polri.

Transformasi ini dilakukan dengan arahan Kapolri untuk membentuk tim akselerasi transformasi Polri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas layanan agar mampu memenuhi harapan publik.

Polri menggandeng banyak pihak untuk memetakan tugas pokok utama yang dapat ditingkatkan. Tiga tugas pokok utama yang mendapatkan poin terbaik adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, dan pelayanan umum.

Baca Juga :  Enam Personel Polsek Bengkong Naik Pangkat, AKP Tigor Dabariba Ingatkan Amanah

Menurut Dedi, harkamtibmas mendapat poin cukup bagus, yang menunjukkan respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok.

Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan bahwa Polri sedang melakukan perubahan struktural penting, yaitu mengubah nomenklatur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menjadi Pamapta (Perwira Kesamaptaan). Perubahan ini bersifat fungsional dan menyentuh inti pelayanan.

Pamapta adalah perwira kesamaptaan yang tujuannya adalah merespons cepat dalam menerima aduan setiap masyarakat. Dengan demikian, Pamapta ini diharapkan menjadi representatif dalam memberikan layanan.

Trunoyudo menambahkan bahwa peran Pamapta kini bersifat operasional dan bukan lagi sekadar administratif seperti SPKT sebelumnya. Dengan demikian, laporan yang masuk diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.

Merespons kritik dan ekspektasi publik, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri tidak menolak kritik yang diterima dari masyarakat. Sebaliknya, kritik tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki efektivitas layanan sehingga mampu memenuhi harapan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum.

Transformasi ini menjadi langkah awal yang diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri dapat hadir cepat, tepat, dan responsif dalam setiap situasi. Jika perubahan berjalan sesuai rencana, layanan Polri tidak hanya mengejar ketertinggalan dari Damkar, tetapi juga mampu mencapai standar internasional yang selama ini menjadi acuan. (***)

Editor: R Nasution