Bandar Lampung — Puluhan tenaga pendidik di SMA Siger belum menerima honorium sejak pembukaan pada bulan Juli hingga saat ini November, menjelang akhir tahun. Tidak semua guru-guru itu merupakan tenaga pendidik di SMP Negeri 38 dan SMP Negeri 44 Bandar Lampung, tempat SMA 1 dan SMA 2 Siger menumpang operasional dan kegiatan belajar mengajar. Artinya, sebagian guru sangat mengharapkan honorium tersebut.
Plh Kepala Siger yang merupakan kepala SMP Negeri tersebut jelas tidak menderita. Mereka menerima upah sebagai PNS dan tunjangan sebagai kepala sekolah. Barangkali, mereka juga enggan peduli, sebab beberapa kali diminta waktu wawancara, enggan mengkonfirmasi.
Indikasi kepedulian mereka terhadap honorium para guru SMA Siger pun terbaca dari jejak digital pada Minggu, 16 November 2025.
Mengutip inilampung.com pada Senin 17 November 2025, guru-guru itu mengaku tergiur mengajar tanpa kontrak yang jelas karena iming-iming.
“Ya hanya disuruh ngajar-ngajar aja. Diiming-imingi nanti dibayar honornya. Itu juga nggak jelas berapa honor yang dijanjikan. Karena sampai sekarang kami semua belum pernah diberi gaji,” ujarnya.
Pengakuan para guru itu mengingatkan temuan pada September 2025: SMA Siger 2 di Jalan Buton Raya, Gunung Sulah, Way Halim ketahuan menjual modul. Harganya 15 ribu rupiah permodul dan ada 15 modul. Sungguh praktik haram telah terjadi di SMA Siger Bandar Lampung, sebab wali kota Eva Dwiana yang kini akrab dengan sebutan The Killer Policy telah mengatakan— pemkot menanggung semua biaya operasional pendidikannya.
Namun apa arti ungkapan The Killer Policy karena pada kenyataannya terjadi praktik haram di SMA Siger 2 Bandar Lampung. Tapi pihak Pemkot Bandar Lampung yakni kepala SMP Negeri 44 Bandar Lampung sedang tidak di lokasi.
Sementara Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas dari Gerindra dan Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Asroni Paslah dari partai yang sama enggan mengkonfirmasi temuan praktik haram tersebut.
Hanya Sidik Efendi dari PKS yang menjawab dan berjanji, akan berkoordinasi dengan jajaran Asroni Paslah untuk membahas praktik haram di sekolah milik Eka Afriana, Khaidarmansyah, Satria Utama, Didi Agus Bianto dan Suwandi Umar tersebut.
Akan tetapi laporan tersebut hilang tanpa tindak lanjut. SMA Siger terus berlangsung tanpa sanksi terhadap Plh dan guru-guru yang telah menjual modul kepada siswanya.
Ternyata dari pemberitaan yang ada, SMA Siger belum memiliki pendanaan. Para guru di SMA Siger juga kerepotan akibat selama ini tiada dana operasional sekolah.
“Dana operasional sekolah nggak ada tapi kami diperintahin proses pembelajaran harus tetep jalan,” ungkapnya.
“Cuma disuruh sabar, sabar, dan sabar aja. Nggak ada solusi yang disampein,” tambahnya.
DPRD Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas SMA Swasta Siger. Asroni Paslah sudah tahu soal SMA Siger, bahkan beranda digital memberitakan dukungan Ketua Komisi 4 tersebut atas penyelenggaraannya. Selain itu, Bernas selaku Ketua DPRD Kota Bandar Lampung pun mengonfirmasi pada bulan Agustus, pihaknya mendukung kegiatan belajar SMA Siger.
Sayang ketika dikonfirmasi lebih lanjut ke anggota perempuan komisi 5: Heti Friskatati dari Golkar dan Mayang Suri Djausal dari Gerindra– mereka senyap dalam skandal ini. Begitu juga kader muda partai Nasdem M. Niki Saputra.
Masalah Dana Operasional dan Kinerja Guru
Para guru di SMA Siger mengeluhkan tidak adanya dana operasional yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Meskipun mereka diperintahkan untuk menjalankan proses pembelajaran secara rutin, kondisi finansial yang tidak stabil membuat mereka kesulitan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran tentang kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMA Siger. Tanpa dana yang cukup, guru-guru sulit untuk menyediakan materi pengajaran yang memadai dan memastikan kelancaran proses belajar mengajar.
Selain itu, masalah honorium yang belum cair juga menjadi beban berat bagi guru-guru. Banyak dari mereka merasa tidak dihargai karena tidak mendapatkan penghasilan yang layak meskipun mereka telah bekerja keras dalam menjalankan tugas pengajaran.
Masalah ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara harapan dan realitas yang dihadapi oleh guru-guru di SMA Siger. Tanpa penyelesaian masalah ini, kualitas pendidikan di sekolah tersebut akan terus terganggu.
Peran DPRD dan Tanggung Jawab Pemerintah
DPRD Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan bahwa sekolah-sekolah swasta seperti SMA Siger dapat beroperasi dengan baik. Namun, tampaknya ada kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini.
Asroni Paslah, Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, sebelumnya menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan SMA Siger. Namun, saat isu praktik haram muncul, ia enggan mengkonfirmasi atau mengambil tindakan yang nyata.
Selain itu, beberapa anggota DPRD lainnya juga tidak memberikan respons yang jelas terhadap isu ini. Misalnya, Heti Friskatati dari Golkar dan Mayang Suri Djausal dari Gerindra, serta kader muda Partai Nasdem M. Niki Saputra, tidak menjawab pertanyaan atau menunjukkan kepedulian terhadap situasi yang terjadi.
Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dan lembaga legislatif masih kurang optimal dalam menghadapi masalah yang terjadi di SMA Siger. Tanpa intervensi yang tepat, masalah ini bisa berlanjut dan berdampak buruk pada kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Tantangan Ke depan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pihak berwenang. Pertama, dana operasional sekolah harus segera dialokasikan agar guru-guru dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kedua, masalah honorium harus segera diselesaikan agar para guru merasa dihargai dan termotivasi untuk terus bekerja.
Selain itu, diperlukan investigasi yang transparan terhadap praktik haram yang terjadi di SMA Siger. Penegakan hukum harus dilakukan agar pelaku tidak merasa aman dan bisa menjadi contoh bagi yang lain.
Dengan tindakan yang cepat dan tegas, diharapkan kualitas pendidikan di SMA Siger dapat meningkat dan situasi yang tidak adil bagi guru-guru dapat segera diatasi. (***)


