Batam — Komisi IV DPRD Kota Batam dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan tumpukan kasus perselisihan hubungan industrial. Hanya dalam satu hari, Kamis (20/11/2025), Komisi yang dipimpin Dandis Rajagukguk ini menggelar tiga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maraton sebagai upaya mediasi.
Tingginya frekuensi pengaduan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan kerja di tingkat perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) belum berjalan efektif, sehingga kasus-kasus tersebut harus naik ke ranah politik legislatif.
Tiga kasus yang dimediasi pada hari itu melibatkan sengketa gaji hingga pemutusan hubungan kerja. RDPU mempertemukan:
1. PT Federal Investasi melawan Supardi.
2. PT BPR Dana Fanindo melawan Chrystine Olive Sirait.
3. PT Utama Mas Propertindo melawan Suminah.
Dalam proses ini, Komisi IV turut memanggil pejabat dari UPT Pengawasan Tenaga Kerja Kepri serta Disnaker Kota Batam. Kehadiran instansi teknis ini diharapkan dapat mempercepat kepastian hukum bagi para pekerja yang merasa dirugikan.
Ketua Komisi IV, Dandis Rajagukguk, tidak menampik banyaknya aduan yang masuk ke meja Komisi. Ia menyoroti akar masalah yang selalu sama: minimnya kepatuhan implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
“Jika semua pihak menaati dan memahami ketentuan tentu tidak perlu sampai ke sini. Jadi, kita berupaya bagaimana mereka memahami ketentuan dan memediasi agar saling memahami kondisi masing-masing,” ujar Dandis.
Meskipun Komisi IV berhasil memediasi, Dandis Rajagukguk tetap mengingatkan bahwa DPRD bukanlah pintu pertama penyelesaian sengketa.
Ia menegaskan kembali imbauan agar setiap perselisihan hubungan kerja wajib diselesaikan melalui mekanisme mediasi di Dinas Tenaga Kerja terlebih dahulu, mengingat Disnaker adalah leading sector penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.


