News  

Soal Pasukan untuk Misi Perdamaian Gaza: Tunggu Keputusan Prabowo, TNI AD Lakukan Seleksi Ketat



JAKARTA,

Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian di Gaza. Keputusan ini diambil setelah Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berisi rencana pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza serta pengerahan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang menekankan bahwa Indonesia ingin melibatkan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam proses penyelesaian konflik dan perdamaian. Ia juga menegaskan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian harus sesuai dengan prinsip solusi dua negara serta hukum internasional yang sudah disepakati.

“Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan,” ujar Yvonne dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 19 November 2025.

Selain itu, Indonesia meminta seluruh pihak terlibat dan masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini. Tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, serta menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

Tunggu Instruksi Prabowo

Meski demikian, pengiriman pasukan ke Gaza masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait, menyebutkan bahwa keputusan akhir tetap berada pada arahan Presiden.

Sementara itu, pemerintah fokus pada persiapan internal di Kemhan dan TNI. Persiapan tersebut mencakup bentuk kontribusi, skema keterlibatan Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan, serta kesiapan logistik dan kemampuan operasi stabilisasi yang kompleks.

Menurut Rico, TNI bisa terlibat jika terpenuhi salah satu dari dua landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari AS sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional.

Baca Juga :  6 Shio Paling Beruntung di Cinta Hari Ini, Dipenuhi Energi Macan Logam

TNI Siapkan 20.000 Prajurit

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap mengirimkan 20.000 personel untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah memastikan bahwa para prajurit memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi kemanusiaan.

Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan operasi militer selain perang (OMSP) baik di dalam maupun luar negeri. Mereka terbiasa menjalankan tugas di berbagai medan dan memiliki kemampuan dasar, interoperabilitas, serta kesiapsiagaan logistik yang terbentuk.

Ribuan personel yang disiapkan terdiri dari tenaga kesehatan hingga prajurit Zeni yang bertugas menangani pembangunan konstruksi.

TNI AD Seleksi Ketat Prajurit

TNI Angkatan Darat (AD) juga menyatakan kesiapannya mengirimkan prajurit terbaiknya untuk misi perdamaian di Gaza. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI Inf Donny Pramono menjelaskan bahwa seleksi ketat dilakukan terhadap pasukan yang akan dikirim.

Seleksi ini dilakukan secara bertahap dengan penekanan utama pada kondisi kesehatan dan psikologi prajurit. Hal ini penting karena misi perdamaian menuntut ketahanan fisik, stabilitas mental, serta kemampuan bekerja di lingkungan berisiko tinggi.

Selain itu, setiap prajurit yang dipersiapkan wajib memahami secara menyeluruh mandat misi, resolusi yang menjadi dasar penugasan, serta rules of engagement atau aturan pelibatan yang akan diberlakukan.

DK PBB Setujui Usulan Donald Trump

Sebelumnya, DK PBB menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza. Resolusi ini mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza, menyetujui pembentukan otoritas transisi di bawah pengawasan pemerintahan Trump, serta membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan.

Melalui resolusi ini juga diatur mengenai pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi yang akan dipimpin Trump, meskipun struktur lengkapnya belum dibentuk. Mandat luas diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, dan melaksanakan demiliterisasi, dengan otorisasi yang berlaku hingga akhir 2027.

Baca Juga :  Rekomendasi Motor Listrik Polytron 2025, 5 Pilihan Terbaik yang Bisa Dipilih