Jakarta — Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) baru-baru ini melakukan rotasi terhadap ribuan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Mayoritas dari mereka adalah pejabat eselon 3 dan 4. Rotasi tersebut menarik perhatian dari seorang tokoh publik, yaitu Soleh Solihun. Pasalnya, istrinya yang bekerja di Dinas Pariwisata Pemprov DKI juga terkena dampak dari rotasi tersebut.
Menanggapi isu rotasi mendadak yang disampaikan oleh Soleh Solihun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan bahwa proses rotasi tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ia menegaskan bahwa rotasi tersebut telah dipersiapkan dengan matang.
“Tentang komplain rotasi mendadak, itu tidak mungkin dilakukan secara mendadak. Prosesnya memang panjang,” ujar Rano kepada wartawan di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025).
Rano menambahkan bahwa rotasi pegawai dilakukan setelah persiapan yang cukup lama.
“Kami selama enam bulan menjadi pimpinan di Jakarta, baru kali ini terjadi rotasi. Jadi bukan persiapan pendek,” jelas dia.
Di kesempatan lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memberikan respons terkait keluhan Soleh Solihun. Menurut Pramono, keputusan rotasi sudah dipertimbangkan secara matang.
“Yang mengenai rotasi, memang sengaja diberitahu secara last minute,” kata Pramono di SMP 115 Jakarta, Kamis (20/11/2025) lalu. “Kenapa? Karena jumlah total rotasi mencapai dua kali 1.800 lebih dan 1.800 lebih, total 2.700. Tentunya tidak mudah, apalagi untuk pejabat eselon 3 dan 4,” tambahnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan bahwa rotasi ini merupakan rekor terbanyak dalam salah satu instansi pemerintahan. Meskipun begitu, ia menegaskan tidak ada pegawai yang protes saat dirotasi.
Sebelumnya, Soleh Solihun menyampaikan keluhannya melalui cuitan di akun media sosial X miliknya, @solehsolihun. Ia meminta agar sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI diperbaiki, khususnya dalam hal pengumuman.
“Dear pak @pramonoanung, tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para Kepala Dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya h-1 pelantikan dan pegawai baru tau dia pindah ke mana, di hari h pelantikan,” tulis Soleh dalam akun media sosial X. Tulisan ini telah mendapat izin dari Soleh Solihun untuk dikutip.
Soleh menuturkan bahwa masalah rotasi dadakan ini sering terjadi selama bertahun-tahun.
“Saya baru ngetwit sekarang. Tapi memang udah begini prosesnya selama bertahun-tahun. (Istri) kena rotasi yang kemarin,” katanya.
Komika ini menjelaskan bahwa meskipun rotasi hanya terbatas pada lingkup Pemprov DKI, jika sampai berpindah dinas, maka tempat kerja pun berbeda.
Ia menilai idealnya sebelum pegawai dipindahkan, harus ada masa transisi selama satu bulan, wawancara di tempat baru, serta pengecekan kompetensi dan rekam jejak pekerjaannya.
Soleh juga berpesan agar Pramono Anung mengingatkan kepala dinas di Pemprov DKI jika ingin memindahkan atau merotasi pegawainya.
“Tolong ingetin juga para kepala dinas, kalau mau mindahin bawahannya minimal ajak ngomong, ada evaluasi kenapa dia dipindah. Pasti ada yang bingung, ketika tiba-tiba dipindah ke dinas yang tak sesuai dengan kompetensi dan bahkan tak meminta orang itu pindah,” tutur Soleh. (***)


