Manggarai Barat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat telah menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap industri, termasuk hotel dan restoran, di kawasan Labuan Bajo untuk menyerap tenaga kerja lokal sebesar 60 persen. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi warga setempat serta memperkuat perekonomian daerah.
Peraturan tersebut diumumkan oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, setelah meresmikan Crowne Plaza Labuan Bajo, salah satu hotel bintang lima yang berada di kota pariwisata super premium tersebut. Ia menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan jika standar penyerapan tenaga kerja lokal belum terpenuhi. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi intensif dengan pelaku usaha hingga target 60 persen tercapai.
“Jika pelaku usaha belum memenuhi standar penyerapan tenaga kerja lokal, maka pemerintah akan datang untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa mereka memenuhi ketentuan,” ujar Edi Endi.
Untuk mendukung program ini, Pemda Manggarai Barat melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM (Disnakertranskopukm) telah menyiapkan anggaran pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan putra-putri daerah agar lebih siap menghadapi dunia kerja.
Menurut Bupati Edi Endi, sebanyak 86 persen dari lulusan BLK berhasil terserap di industri perhotelan dan restoran, sementara sisanya sekitar 14 persen menjadi wirausaha.
“Tujuan utamanya adalah memberikan skill kepada anak-anak Manggarai Barat agar mudah terserap di dunia usaha,” tambahnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, Theresia Asmon, menyampaikan bahwa sebanyak 80 persen lebih angkatan kerja lulusan BLK telah terserap ke industri perhotelan dan restoran di Labuan Bajo. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
“Setiap tahun pelatihan kami selalu diminati karena adanya kemitraan khusus dengan industri di Manggarai Barat. Jika industri membutuhkan tenaga kerja, mereka akan memberi tahu kami siapa yang bisa direkomendasikan,” kata Ney, sapaan akrab Theresia Asmon.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, jumlah pelatihan tetap bertambah. Pada tahun sebelumnya, biaya pelatihan di BLK sepenuhnya ditanggung APBN. Namun, karena efisiensi APBN, hanya tujuh paket kegiatan yang diberikan. Sementara itu, enam paket lainnya ditanggung APBD Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan signifikan terjadi dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data dari Disnakertranskopukm, sejumlah industri seperti hotel dan restoran telah menyerap 52 persen tenaga kerja lokal Manggarai Barat.
Namun, dalam industri maritim, seperti bisnis diving, hanya 48 persen tenaga kerja yang memiliki KTP Manggarai Barat. Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan penyerapan tenaga kerja lokal secara merata.
Salah satu kendala yang dihadapi Disnakertranskopukm adalah sulitnya memantau tenaga kerja lokal yang bekerja tanpa melalui proses rekrutmen formal. Meski begitu, pihak dinas tetap berupaya memperkuat sistem pelatihan dan kemitraan dengan pelaku usaha untuk memastikan bahwa angkatan kerja lokal dapat bersaing di pasar kerja. (***)


