Penipu dan Calo Coba Untungkan Diri dari Surat WHV Australia

Jakarta — Setiap tahunnya, puluhan ribu anak muda Indonesia mendaftar program Work and Holiday (WHV) dengan harapan bisa bekerja di Australia. Namun, hanya 5.000 kuota yang tersedia, membuat persaingan sangat ketat. Untuk mengajukan permohonan, mereka harus memiliki Surat Dukungan Untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

Karena keterbatasan kuota, banyak pemohon memilih cara-cara tidak resmi untuk mendapatkan SDUWHV. Beberapa penipu dan calo mengaku memiliki akses ke petugas imigrasi dan menawarkan jasa pengurusan surat dukungan ini dengan biaya tinggi. Salah satu contohnya adalah kasus Agus, seorang pemuda yang telah menabung selama tujuh tahun untuk memenuhi syarat finansial dan berharap bisa mendapatkan SDUWHV.

Agus mengatakan bahwa saat “war” dibuka pada 15 Oktober, ia langsung siap mengajukan dokumen. Namun, sistemnya down, sehingga ia kehilangan kesempatan. Ia kemudian ditawari jasa oleh seseorang yang mengaku punya koneksi di Ditjen Imigrasi. Orang tersebut meminta uang hingga Rp60 juta, tetapi Agus menolak karena tidak memiliki dana cukup. Akhirnya, harga turun menjadi Rp45 juta, namun ia tetap menolak.

Dalam percakapan antara Agus dan terduga calo, disebutkan bahwa hanya 40% dari kuota SDUWHV benar-benar tersedia. Sementara itu, sebagian besar kuota sudah disediakan bagi mereka yang telah membayar. Terduga calo juga mengklaim bahwa setelah pembayaran dilakukan, kantor imigrasi akan memberikan SDUWHV.

Agus mengaku merasa “hilang arah” setelah gagal mendapatkan SDUWHV meskipun sudah berusaha melalui jalur resmi. Ia merasa dikhianati oleh negara sendiri karena proses pendaftaran yang tidak transparan.

Selain Agus, Linda juga menjadi korban penipuan. Ia membayar “agen” sebesar Rp20 juta untuk mendapatkan SDUWHV sebelum aplikasi WHV dibuka. Namun, ia menerima surat penolakan dari Kementerian Dalam Negeri Australia dengan alasan “memberikan dokumen palsu”. Linda mengaku ketakutan dan bingung, serta dilecehkan secara verbal ketika mencoba menghadapi penipu.

Baca Juga :  Kronologi Terbongkarnya Kasus CCTV Mini di Kosan Batam: Berawal dari Kecurigaan Penghuni

Priscilla, seorang pemuda lain, mengaku membayar agen sebesar Rp30 juta untuk mendapatkan SDUWHV pada tahun 2019. Meski agen menawarkan layanan tambahan seperti pekerjaan dan tempat tinggal, ia menolak.

Ia merasa tidak enak karena menggunakan jalan pintas tanpa riset yang cukup.

Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi dan Media di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Abdullah Rasyid, menyampaikan bahwa semua agen atau lembaga yang menawarkan layanan war SDUWHV harus dilaporkan ke kementerian. Temuan yang disertai bukti akan ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan penyelewengan.

I Dewa Nyoman Rai, salah satu peserta dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR, mengkritik sistem ‘war’ yang dianggap tidak adil.

Menurutnya, hanya beberapa orang yang memiliki “undangan” untuk mendaftar, sedangkan banyak yang tidak bisa mengakses sistem.

Anggota DPR Sugiat Santoso mengatakan sistem ‘war’ tidak tepat karena bisa menyebabkan kegagalan teknis dan kuota yang mudah dijual-belikan.

Ia menyarankan agar Australia langsung melaksanakan proses visa tanpa melibatkan Indonesia.

Pakar migrasi dari Australian National University, Alan Gamlen, menjelaskan bahwa Australia memproses aplikasi WHV untuk sejumlah negara. Namun, karena luas wilayah Indonesia dan tingkat upah yang lebih rendah, permintaan dapat melampaui kapasitas pemrosesan Australia.

Ia menyarankan agar Indonesia mengganti proses SDUWHV dengan pemungutan suara acak atau ambang batas finansial.

Departemen Dalam Negeri Australia menyatakan bahwa mereka serius menanggapi tuduhan pelanggaran. Departemen sedang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia untuk mendorong pemohon visa melaporkan setiap tuduhan pelanggaran, termasuk agen penipu. (***)