Pertemuan Wali Kota Eri Cahyadi, Serikat Pekerja Usulkan Kenaikan UMK 2025 Surabaya

Surabaya — Serikat pekerja telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk tahun 2026 di Kota Surabaya. Usulan ini mencakup kenaikan sekitar 8 hingga 10 persen dari besaran UMK 2025, yang saat ini berada pada angka Rp5.032.635. Jika kenaikan tersebut diterapkan, maka UMK 2026 diharapkan bisa mencapai kisaran Rp5.432.635 hingga Rp5.532.635.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya, Dendy Prayitno, menjelaskan bahwa usulan tersebut belum sepenuhnya resmi diajukan. Namun, pihak serikat sudah memiliki angka perkiraan dan akan menunggu perkembangan rancangan peraturan pemerintah yang akan ditandatangani.

Perwakilan serikat pekerja telah bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu (26/11/2025). Pertemuan ini membahas beberapa isu penting terkait ketenagakerjaan, termasuk jaminan kesehatan dan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, serta pemberdayaan para korban pemutusan hubungan kerja.

Meskipun pertemuan tersebut berlangsung, Dendy menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan teknis terkait besaran kenaikan UMK.

Menurutnya, keputusan akhir tetap menjadi ranah pemerintah pusat dan provinsi. Ia juga menyebut kemungkinan adanya diskresi dari Presiden Prabowo Subianto, seperti yang terjadi pada penetapan UMK 2025 lalu.

Eri menegaskan bahwa kebijakan kenaikan UMK harus mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Terkait dengan usulan UMK, kita sepakati, kita nanti mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Eri.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki dasar hukum dan pertimbangan dalam menetapkan UMK tahun depan. Sebagai regulator, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa mengabaikan kekuatan keuangan perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga iklim investasi di Kota Surabaya.

Eri menilai bahwa komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja sangat penting dalam menjaga kondusivitas Kota Surabaya.

Baca Juga :  Surabaya Alokasikan Rp 1,1 Triliun untuk Pengendalian Genangan pada 2026

Ia berharap agar kebijakan kenaikan UMK dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja sambil tetap memperhatikan keberlanjutan bisnis.

“Insya Allah, saya titip kepada teman-teman KSPI bagaimana Surabaya ini bisa berjalan investasinya dan warganya yang bekerja di sana juga bisa sejahtera. Sehingga harus ada komunikasi yang baik,” ujar Eri.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa butir kesepakatan yang disepakati antara Wali Kota Surabaya dan serikat pekerja:

  1. Wali Kota Surabaya dalam mengajukan usulan UMK 2026 akan tunduk dan patuh mengikuti regulasi pengupahan yang ditetapkan pemerintah, sebagai upaya peningkatan upah pekerja demi terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.
  2. Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat yang purna tugas atau terkena PHK, berupa pelatihan wirausaha, bantuan modal usaha, serta akses pemasaran bagi hasil usahanya.
  3. Pemkot Surabaya akan menyusun prosedur peralihan kepesertaan BPJS Kesehatan dari Pekerja Penerima Upah (PPU) ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi pekerja ber-KTP Surabaya yang terdampak PHK.
  4. Proses pengesahan, pendaftaran, dan pencatatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan dikembalikan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan, termasuk pencatatan serikat pekerja dan serikat buruh.
  5. Optimalisasi fungsi LKS dan Dewan Pengupahan Surabaya untuk memperkuat monitoring dan pembinaan pada perusahaan, guna memastikan kepatuhan serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Keputusan akhir mengenai besaran kenaikan UMK 2026 akan dibahas melalui pertemuan di tingkat pusat dan provinsi. Informasi mengenai persentase kenaikan upah tahun depan diharapkan dapat diketahui pada Desember mendatang. (***)