Ribuan Rekening Bansos di Jombang Diblokir, DPRD Minta Verifikasi Ketat

Jombang — Pemblokiran sebanyak 1.226 rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), oleh sistem perbankan menimbulkan kekhawatiran terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga kurang mampu. Pemblokiran tersebut diduga terkait dengan aktivitas transaksi judi online yang mencurigakan. Hal ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Wakil Ketua DPRD Jombang, M Syarif Hidayatulloh, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi ini.

Ia meminta pemerintah daerah untuk segera bertindak dan memastikan bahwa data penerima bansos tetap valid. Menurutnya, pemda harus turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kelayakan penerima manfaat.

“Pemkab bersama pemerintah desa harus turun langsung ke lapangan, untuk memastikan kelayakan mereka sebagai penerima manfaat,” ujar Syarif, Jumat (28/11/2025).

Ia menekankan bahwa proses verifikasi tidak boleh hanya berfokus pada kondisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan perilaku serta pola konsumsi keluarga penerima. Hal ini penting agar bantuan tidak disalahgunakan.

“Jika ada indikasi bantuan digunakan untuk judi online, pemerintah harus mengambil langkah serius. Jangan sampai bantuan yang seharusnya meringankan kebutuhan harian malah habis untuk hal negatif,” tambahnya.

Meski demikian, Syarif menilai pemblokiran rekening dapat menjadi momentum bagi penerima manfaat untuk memperbaiki pemanfaatan bantuan agar lebih tepat guna.

Syarif menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan program bansos tepat sasaran.

Ia menilai, penanganan kasus ini tidak cukup hanya meminta KPM melakukan reaktivasi rekening.

“Harus dipastikan terlebih dahulu apakah mereka masih memenuhi syarat sebagai penerima, atau sudah mampu mandiri,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi, mengungkapkan bahwa hingga Senin (3/11/2025), terdapat 1.226 rekening KPM yang diblokir oleh bank, karena transaksi mencurigakan. Dari jumlah itu, baru 27 orang mengajukan permohonan pembukaan blokir.

“Kami terus mengimbau agar para penerima segera mengajukan aktivasi rekeningnya. Saat ini baru sebagian kecil yang melakukan proses tersebut,” kata Agung pada Rabu (12/11/2025).

Akibat pemblokiran itu, ribuan penerima bansos tidak dapat menarik dana yang sudah disalurkan pemerintah melalui tiga program sekaligus, yaitu PKH, BPNT/sembako dan BLTS Kesra.

Agung menjelaskan, besaran bantuan yang diterima berbeda-beda. Untuk PKH, nilai bansos berkisar Rp 225 ribu hingga Rp 1,25 juta per triwulan. Bantuan sembako diberikan Rp 200 ribu per bulan, sedangkan BLTS Kesra mencapai sekitar Rp 900 ribu.

“Penyaluran sudah dimulai sejak awal November. Tapi karena rekening terblokir, dana tidak bisa dicairkan sampai proses aktivasi selesai,” tuturnya.

Disebutkan Agung, tidak semua KPM menerima ketiga bantuan sekaligus, karena verifikasi penerima dilakukan berdasarkan data Kemensos. Agung juga mengingatkan, agar masyarakat tidak menggunakan rekening bansos untuk aktivitas yang melanggar aturan, terutama perjudian daring. (***)