News  

Kematian Ibu Hamil di Papua, Kemenkes Umumkan Hasil Investigasi

Papua — Pada hari Senin (17/11/2025), kebahagiaan menyambut kelahiran berubah menjadi duka setelah Irene Sokoy, seorang ibu hamil di Jayapura, dinyatakan meninggal dunia pukul 05.00 WIT. Perjalanan panjang Irene dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tidak berhasil memberikan penanganan yang optimal. Akibatnya, Irene dan bayinya meninggal dalam keadaan tragis.

Kementerian Kesehatan langsung mengambil tindakan setelah Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan audit terhadap rumah-rumah sakit di Papua pasca-insiden tersebut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan rasa belasungkawa atas kematian Irene dan calon bayinya. Hasil investigasi dilakukan oleh tim Kemenkes yang telah bertemu dengan Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, menjelaskan bahwa ada empat faktor utama penyebab empat rumah sakit menolak Irene:

  1. Kelangkaan dokter spesialis
    Rumah sakit pertama yang dituju Irene tidak mampu memberikan pelayanan karena satu-satunya dokter spesialis obgyn sedang cuti. Hal ini juga terjadi pada dokter spesialis anestesi, sehingga terjadi kekosongan layanan medis.

  2. Pemeliharaan sarana prasarana yang tidak optimal
    Di RS Abepura, empat kamar operasinya sedang direnovasi. Hal ini menyebabkan tidak bisa melakukan operasi secara bersamaan.

  3. Prosedur operasional standar yang tidak baik
    Di RS Bhayangkara, keluarga Irene diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS sedang penuh. Padahal, pasien darurat harus diberikan layanan terlebih dahulu sebelum administrasi diperlukan.

  4. Sistem referensi yang perlu diperbaiki
    Kemenkes berkomitmen untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang. Ini termasuk pengadaan dokter dan pelatihan lebih lanjut.

RS yang menolak Irene terancam pencabutan izinnya. Dinas Kesehatan akan melakukan pendalaman terhadap empat rumah sakit tersebut. Sanksi yang diberikan mulai dari yang terberat, yaitu pencabutan izin rumah sakit. Selain itu, pembinaan dan pelatihan lebih lanjut bisa dilakukan kepada direktur rumah sakit.

Azhar menegaskan bahwa setiap rumah sakit dilarang menolak pasien gawat darurat atau emergency.

Irene termasuk pasien darurat karena kondisinya tidak bisa melahirkan secara pervaginam atau normal. Sanksi bagi rumah sakit yang menolak pasien darurat jelas, yaitu larangan keras.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan kepada seluruh pimpinan rumah sakit bahwa pasien gawat darurat atau emergency harus dilayani tanpa alasan apapun meski menggunakan BPJS.

“Pasien itu harus dilayani dan BPJS pun pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” ujarnya.

Undang-Undang Kesehatan yang baru memberikan sanksi jelas bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawatdaruratan.

Budi mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan tugas pelatihan dan pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk tenaga kesehatan di rumah sakit.

Budi berjanji bahwa pihaknya akan memperbaiki tata kelola rumah sakit, khususnya rumah sakit di daerah-daerah dengan koordinasi bersama Kepala Daerah.

“Itu harus diperbaiki. Kami terus melakukan advokasi kepada Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Karena rumah sakit-rumah sakit daerah ini bisa di bawah wewenang mereka,” ucapnya.

Dalam waktu tiga bulan, Kemenkes akan kembali mengecek hasil pemeriksaan terkait tata kelola layanan rumah sakit di Provinsi Papua.

“Kami akan memonitor pelaksanaan dari hasil pemeriksaan ini, nanti dalam 3 bulan lagi kami akan datang ke sana. Kami diharapkan bahwa kondisi layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit di Provinsi Papua, Insya Allah bisa ditingkatkan dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” jelasnya. (***)

Baca Juga :  Jangan Kendarai Jalan Ini di Jakarta, Ada Demonstrasi Besar-Besaran