Religi  

KNPB Mnukwar Gelar Ibadah dan Diskusi Refleksi 64 Tahun Manifesto Politik Papua

Papua Barat — Di Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mnukwar bersama sejumlah warga menggelar ibadah dan diskusi publik untuk memperingati 64 tahun Manifesto Politik Papua. Acara ini berlangsung di Sekretariat KNPB, Jalan Gunung Salju, Marina, Senin (1/12/2025).

Pimpinan ibadah, gembala Agus, menyampaikan pesan refleksi tentang perjalanan Yesus dan hubungannya dengan momentum 1 Desember 1961 hingga 2025.

Menurutnya, bulan Desember yang bertepatan dengan kelahiran Yesus menjadi simbol perjuangan pembebasan.

“Perjuangan orang Papua adalah perjuangan membersihkan dan membebaskan bangsanya. Yesus juga lahir untuk membebaskan bangsa-bangsa dari dosa,” ujarnya.

Setelah ibadah, acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi dan nyanyian lagu-lagu sebagai bentuk refleksi atas perjalanan sejarah yang telah dilewati oleh masyarakat Papua.

Sejumlah tokoh perempuan, tokoh gereja, tokoh pemuda, dan tokoh adat turut hadir memberikan dukungan moral dalam agenda refleksi tersebut. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu yang dibahas selama acara.

Ketua Umum KNPB, Alexander Nekenem, menjelaskan alasan setiap 1 Desember diperingati sebagai Manifesto Politik Papua. Ia menyebutkan bahwa pada 1961, orang Papua menemukan jati diri, harkat, dan martabat melalui Manifesto Politik yang melahirkan simbol-simbol kenegaraan bangsa Papua saat itu.

Ia menjelaskan hari tersebut diyakini sebagai momen penetapan identitas bangsa, mulai dari nama Republik Papua Barat, Bendera Bintang Fajar, hingga lagu Hai Tanahku Papua.

Dalam sesi diskusi, Alexander Nekenem memaparkan pandangannya terkait dinamika hubungan politik antara Papua dan Indonesia sejak awal 1960-an. Ia menyinggung proses penjajahan kolonial, keterlibatan Belanda, Amerika Serikat, hingga integrasi Papua ke Indonesia.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang diberlakukan di Papua, termasuk otonomi khusus (Otsus), dipandang sebagian masyarakat sebagai alat yang belum memberi dampak kesejahteraan signifikan bagi orang asli Papua.

Baca Juga :  Jadwal Shalat Bandung Barat Hari Jumat, 22 Mei 2026

“Otsus yang seharusnya membawa kesejahteraan justru masih menempatkan orang Papua sebagai objek pembangunan,” ujar Alexander Nekenem.

Ia juga menyoroti berbagai bentuk penindasan modern yang menurutnya terjadi, seperti mobilisasi militer, penguasaan sumber daya alam, pemekaran wilayah, hingga arus migrasi yang semakin meningkat. Alex menilai sejumlah nilai budaya Papua terancam hilang akibat pembatasan ruang ekspresi.

Beberapa contoh, ucapnya, adalah pembakaran atribut budaya dan konflik horizontal yang kerap terjadi.

KNPB juga menyoroti penanganan hukum terhadap masyarakat yang menyuarakan aspirasi politik. Mereka menilai terdapat praktik represif terhadap kelompok atau individu yang menyampaikan kritik di Papua.

“Masyarakat yang bersuara sering dituduh makar, separatis, kriminal, hingga teroris,” kata Alexander Nekenem.

Dalam penutupan kegiatan, KNPB Mnukwar membacakan empat poin pernyataan sikap terkait refleksi 64 tahun Manifesto Politik Papua:

  • Mendorong referendum sebagai solusi damai penyelesaian konflik di Papua.
  • Meminta Presiden Republik Indonesia menarik kembali pasukan TNI nonorganik dari Papua.
  • Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan intervensi kemanusiaan di Papua.
  • Meminta pemerintah Indonesia, khususnya Polda Papua Barat dan Polda Papua, menghentikan kriminalisasi terhadap KNPB dan organisasi yang bergerak di bidang HAM.

(***)