News  

HAKLI Serahkan Piagam ke Gubernur Papua Tengah untuk Percepatan Berhenti BABS dengan Dukungan UNICEF

Nabire — Pada Jumat, 21 November 2025, di Nabire, Papua Tengah, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Pusat, Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes, menyerahkan Piagam Anugerah Penghargaan kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dan inovasi yang dilakukan oleh Gubernur dalam percepatan program stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di provinsi tersebut.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan program WASH (Water, Sanitation and Hygiene). Seluruh kegiatan yang dilakukan didukung oleh UNICEF, yang turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan sanitasi.

Dalam sambutannya, Arif menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Gubernur Papua Tengah dalam mempercepat program stop BABS.

Ia menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menekankan bahwa pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya dalam mewujudkan 100 persen stop BABS.

Menurut Meki, beberapa strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan. Namun, ia juga menyadari bahwa upaya-upaya tersebut belum maksimal karena stop BABS membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Gubernur menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai sektor, termasuk keciptakaryaan, pemberdayaan masyarakat, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung/kelurahan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan penyusunan kebijakan, alokasi dana APBD yang cukup signifikan, serta peningkatan kapasitas untuk mendukung program ini.

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

  • Penyusunan kebijakan yang jelas dan terarah.
  • Alokasi dana APBD yang cukup untuk mendukung program STBM.
  • Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas serta masyarakat setempat.
Baca Juga :  Daftar Pemain Timnas Voli Putri SEA Games 2025: Megawati dan Medi Jadi yang Tertua

Pentingnya Sanitasi dalam Pembangunan Nasional

Sanitasi yang baik dan memadai merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Menurut data WHO, kondisi sanitasi yang buruk menjadi salah satu penyebab utama timbulnya penyakit menular seperti diare, kolera, dan infeksi cacingan. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sanitasi yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab 30% dari kasus penyakit diare di Indonesia setiap tahun. Kasus ini terutama terjadi di kalangan anak-anak. Selain itu, akses terhadap sanitasi yang layak juga berpengaruh pada pencapaian pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kemajuan dan Tantangan dalam Program Stop BABS

Secara nasional, pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan akses sanitasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya tersisa 3,2% masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Namun, di Provinsi Papua Tengah, masih terdapat 23,72% rumah tangga yang melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Berdasarkan data Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SI-STBM) Kementerian Kesehatan, pada akhir Tahun 2024, hanya 23 kampung/kelurahan dari total 1.208 atau hanya 2% kampung/kelurahan di Provinsi Papua Tengah yang sudah dinyatakan mencapai 100% Stop BABS.

Harapan dari Wash Officer UNICEF Papua

Wash Officer Unicef Papua, Reza Hendrawan, berharap komitmen yang telah ditunjukkan oleh pemerintah bisa terlaksana melalui regulasi alokasi dana dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas yang bersinergi dalam program stop BABS.

Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya tugas sektor kesehatan saja, tetapi juga sektor lain seperti dinas pekerjaan umum dan dinas pemberdayaan kampung. Kolaborasi antar sektor sangat penting dalam mewujudkan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Laba Medco Energi Menurun Jadi US$85,64 Juta di Kuartal III/2025