KPK  

KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait LHKPN dan Dana Non-Budgeter

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), pada hari Selasa (2/1/2025). Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali dilakukan terhadap RK sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada periode 2021 hingga 2023.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik lembaga antirasuah sedang mendalami bagaimana pengelolaan dana di Corporate Secretary (Corsec) BJB. Dana tersebut berasal dari sebagian anggaran pengadaan belanja iklan dan dikelola sebagai dana non-budgeter oleh Corsec BJB.

“Penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut,” ujar Budi, seperti dikutip Rabu (3/12/2025).

Selain itu, penyidik juga mengonfirmasi terkait aset-aset yang dimiliki oleh RK untuk memastikan apakah aset-aset tersebut berkaitan dengan dana non-budgeter atau tidak. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang ada dalam kasus ini.

Budi menambahkan bahwa penghasilan RK selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat juga menjadi salah satu materi pemeriksaan. Penyidik membandingkan penghasilan tersebut dengan penghasilan lainnya yang diperoleh RK di luar jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Kenapa dikonfirmasi? Karena dalam perkara ini penyidik juga sudah banyak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,” jelas Budi.

Pemeriksaan dan Penggeledahan di Rumah Ridwan Kamil

Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPK adalah kegiatan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Pemeriksaan terhadap RK dilakukan sebagai upaya untuk mencocokkan informasi dari saksi-saksi lainnya yang telah lebih dulu diperiksa KPK. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah informasi yang diberikan RK sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen serta barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik.

Baca Juga :  Pastikan Bebas Korupsi, KPK Turun ke Batam

Ridwan Kamil Mengaku Tidak Mengetahui Perkara BJB

Dalam kesempatan pemeriksaan tersebut, Ridwan Kamil mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui tentang perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Menurutnya, saat itu ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dan permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

“Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. karena dalam tupoksi Gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” ujarnya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menurut RK, Gubernur Jabar hanya akan mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

“Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” tambahnya.