Karyawan menolak kenaikan UMP, Apindo angkat bicara

Keterangan : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Foto : Istimewah)

Jakarta — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) bukanlah faktor utama yang menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Said Iqbal, narasi tersebut muncul dari pihak pemerintah dan pengusaha sebagai bentuk penolakan terhadap usulan peningkatan UMP/UMK tahun 2026.

“Itu adalah kebohongan! Tidak ada satu pun di dunia ini kenaikan upah minimum menyebabkan PHK,” ujar Said dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Kamis (4/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan data PHK pada periode 2024 hingga 2025, penyebab utama PHK justru disebabkan oleh turunnya daya beli akibat upah yang tidak pernah naik selama hampir satu dekade. Ketika daya beli menurun, produksi juga turun, sehingga pabrik mengurangi tenaga kerja.

Penyebab kedua, tambah Iqbal, adalah regulasi yang tidak tepat, seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 yang memungkinkan banjir impor tekstil dan garmen murah dari China. Hal ini membuat pabrik dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya tutup.

“Justru kenaikan upah yang layak akan meningkatkan konsumsi, mendorong produksi, dan memicu perekrutan tenaga kerja baru di berbagai sektor, mulai dari pabrik baju hingga pemasok benang dan kain. Dengan demikian, alasan PHK akibat kenaikan upah sepenuhnya tidak berdasar,” tambahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan tanggapan terkait isu ini. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyatakan bahwa kenaikan UMP bukanlah penyebab tunggal terjadinya gelombang PHK. Namun, ia menekankan bahwa kenaikannya perlu berada di bawah kontrol guna mencegah perburukan kondisi industri nasional.

“Setuju bahwa upah minimum bukan satu-satunya penyebab maraknya PHK. Tetapi kalau tidak di kontrol tentu akan memperburuk situasi,” jelas Bob Azam dalam wawancara dengan Bisnis.

Baca Juga :  Apresiasi FSAI 2025, Menteri Ekraf Yakini Sinyal Positif Industri Perfilman

Pada saat yang sama, Bob Azam juga menyebut bahwa keputusan upah minimum merupakan parameter terendah. Pasalnya, buruh diperkenankan untuk membuat kesepakatan langsung dengan perusahaan masing-masing agar mendapat upah minimum yang lebih tinggi.

“Nah itu kan cuma upah minimum based yang terendah. Kalau mau lebih tinggi silahkan bipartite sesuai kondisi masing-masing perusahaan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan. Setidaknya terdapat dua poin penolakan yang disoroti para buruh.

Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS), yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha. (***)