Jakarta — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember telah mengambil langkah signifikan dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang. Selama periode Januari hingga November 2025, sebanyak 13 perlintasan liar ditutup sebagai bagian dari strategi untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi di area tersebut.
Data evaluasi keselamatan PT KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 18 insiden kecelakaan di perlintasan sebidang. Untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan keselamatan pengguna jalan, KAI Daop 9 Jember melakukan normalisasi jalur secara masif. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif dan represif.
Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa penutupan perlintasan liar bertujuan untuk melindungi masyarakat luas.
“Selama tahun 2025, KAI Daop 9 Jember telah menutup 13 perlintasan liar dan melakukan penyempitan akses di 16 perlintasan tidak terjaga. Penyempitan ini dilakukan agar kendaraan besar yang berisiko tinggi tidak bisa melintas sembarangan,” ujar Cahyo di Jember, Selasa (2/12/2025).
Upaya ini merupakan kelanjutan dari program keselamatan yang telah dijalankan sebelumnya. Pada tahun 2024, KAI Daop 9 Jember berhasil menutup 35 perlintasan liar dan melakukan penyempitan di 3 titik. Peningkatan jumlah penyempitan pada 2025 menunjukkan komitmen KAI dalam membatasi pergerakan di titik rawan.
Selain tindakan fisik, PT KAI juga gencar melakukan pendekatan edukatif. Selama 2025, KAI Daop 9 Jember menggelar Sosialisasi Keselamatan di perlintasan sebanyak 36 kali yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Cahyo menekankan bahwa kewajiban mendahulukan kereta api bukan hanya slogan, tetapi aturan hukum yang memiliki konsekuensi tegas.
“Kami ingin masyarakat paham bahwa menerobos perlintasan kereta api adalah pelanggaran hukum. Aturannya sangat jelas dan mengikat,” ujar Cahyo.
PT KAI Daop 9 Jember juga mengingatkan kembali aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Sementara itu, Pasal 296 menyebutkan bahwa pengemudi yang nekat menerobos perlintasan dapat dikenai sanksi pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 124 tentang Perkeretaapian juga menegaskan kewajiban mendahulukan kereta api di perlintasan sebidang.
“Aturan ini bukan sekadar formalitas. Kereta api memiliki jalur hak tunggal dan tidak dapat berhenti mendadak. Karena itu, tanggung jawab terbesar ada pada pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan memperhatikan sinyal,” tambah Cahyo.
Ia meminta masyarakat untuk mengubah perilaku berkendara di sekitar jalur kereta api demi keselamatan nyawa.
“Ingat, palang pintu dan sirine hanyalah alat bantu keamanan, alat utamanya ada pada kesadaran diri kita sendiri. Patuhi aturan, jangan menerobos, dan sayangi nyawa anda. Lebih baik kehilangan waktu satu menit untuk berhenti, daripada kehilangan nyawa selamanya,” tutup Cahyo. (***)


