News  

Walhi: Alih Fungsi Kebun Teh Pangalengan Berisiko Banjir Bandang, HGU PTPN Harus Diaudit

Bandung — Perubahan fungsi lahan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dinilai sebagai ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengkritik tindakan alih fungsi tanaman teh menjadi lahan pertanian sayuran, yang dinilai tidak hanya melanggar aturan tetapi juga berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, khususnya pada musim hujan.

Direktur Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, menjelaskan bahwa penggundulan lahan kebun teh dengan alat berat telah menghilangkan daya serap alami yang dimiliki oleh tanaman teh. Hal ini menyebabkan tingginya larian air atau run off pada musim hujan, yang berisiko memicu banjir bandang.

“Pada musim hujan, larian air atau run off menjadi tinggi dan menggerus material tanah. Ini sangat berpotensi memicu banjir bandang,” ujarnya dalam konfirmasi melalui pesan singkat.

Menurut Wahyudin, praktik alih fungsi lahan bukanlah hal baru. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Walhi menduga bahwa PTPN selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) kerap membuka ruang kerja sama dengan perusahaan maupun individu bermodal besar untuk kegiatan pertanian sayuran, terutama kentang.

Namun, ia menegaskan bahwa bentuk kerja sama tersebut tidak dibenarkan oleh regulasi apa pun. “PTPN merilis luasan alih fungsi sekitar 150 hektar, tetapi temuan lapangan kami melihat angkanya bisa lebih besar. Dalang utamanya justru PTPN sendiri yang memberikan keleluasaan pengelolaan lahan kepada perusahaan,” kata Wahyudin.

Wahyudin menegaskan bahwa perubahan fungsi tanaman teh menjadi sayuran merupakan pelanggaran berat. Jika alih fungsi itu dilakukan secara sengaja, pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain kehilangan fungsi serapan air, perubahan tersebut menyebabkan sedimentasi tinggi di sungai-sungai kecil akibat tanah yang terbawa aliran air. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu bencana banjir lumpur.

Baca Juga :  Jejak Karier Firdaus Oiwobo, Pengacara yang Diminta Lepas Toga oleh Ketua MK

Walhi menilai lemahnya pengawasan pemerintah menjadi akar dari persoalan ini. Selama HGU dipegang PTPN, tidak terlihat adanya proses audit yang memadai maupun kontrol ketat terhadap pemanfaatan lahan.

“Selama ini pemerintah seolah tidak mengetahui fakta-fakta kerja sama yang dijalankan PTPN dan memicu terjadinya alih fungsi lahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar HGU milik PTPN di Kabupaten Bandung diduga telah habis masa berlakunya dan kemudian dialihkelolakan melalui kerja sama kepada pihak lain.

“Kalau HGU habis, ada dua opsi: diperpanjang atau dikembalikan kepada negara. Namun karena tidak ada kontrol ketat, yang terjadi justru praktik sewa-menyewa lahan dengan perusahaan atau kelompok pemodal,” kata dia.

Atas berbagai temuan tersebut, Walhi mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum PTPN dalam alih fungsi lahan. Ia menilai, perlu ada penyelidikan menyeluruh dan audit komprehensif terhadap HGU yang dikuasai PTPN.

“Walhi meyakini dalang utamanya adalah oknum PTPN sendiri. Audit harus dilakukan untuk memastikan pengelolaan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya,” ungkap Wahyudin.

Ia berharap, pemerintah menegakkan hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sekaligus memastikan kawasan perkebunan teh kembali dikelola sesuai peruntukan dan fungsi ekologisnya.


Walhi telah menghubungi pihak PTPN terkait kasus kerusakan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, tetapi belum direspons. (***)