Aceh — Kepulauan Aceh kembali mengalami bencana besar berupa banjir dan longsoran tanah yang menimbulkan kekacauan di berbagai wilayah. Empat kepala daerah di Aceh, yaitu Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, secara terbuka menyatakan ketidakmampuan mereka dalam menangani situasi darurat ini. Mereka menulis surat resmi kepada pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto, untuk meminta bantuan lebih besar.
Bencana ini menjadi yang terbesar kedua setelah tsunami 26 Desember 2004. Hingga saat ini, korban jiwa mencapai 940 orang, 329 orang hilang, dan 5.000 lainnya luka-luka. Banyak desa terisolasi akibat jalan rusak dan jembatan ambruk. Meskipun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyangkal bahwa para bupati menyerah total, pernyataan mereka menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
Dari sudut pandang administrasi publik, pernyataan para bupati bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan dari garis depan yang mengungkap masalah struktural dalam sistem penanggulangan bencana. Para bupati menghadapi keterbatasan sumber daya seperti anggaran daerah yang tipis, minimnya peralatan darurat, dan tim SAR yang sudah kelelahan. Bencana kali ini memiliki skala yang sangat besar, bahkan melebihi dampak tsunami 2004.
Beberapa bupati membandingkan kondisi saat ini dengan bencana tsunami, di mana kerusakan kali ini menjangkau 27 kecamatan. Jalan terputus, jembatan ambruk, dan material longsor menumpuk mengakibatkan akses darat lumpuh total. Sementara itu, tiga bupati lainnya menghadapi situasi serupa, yakni longsoran yang mengunci akses dari utara dan selatan, membuat distribusi bantuan menjadi mimpi buruk logistik.
Fenomena “ketidakberdayaan” para kepala daerah ini mengingatkan pada mitos Sisyphus karya Albert Camus. Mereka seperti Sisyphus yang mendorong batu ke puncak bukit, hanya untuk melihatnya berguling kembali. Mereka berjuang dengan sumber daya lokal yang terbatas di hadapan bencana yang skalanya melampaui kapasitas manusiawi.
Menyerah bukanlah kekalahan, tetapi pengakuan atas absurditas situasi. Ini juga menjadi panggilan untuk solidaritas lebih besar, di mana individu (daerah) mengakui keterbatasan untuk membuka jalan bagi intervensi kolektif. Dalam teori “ketergantungan”, Aceh sebagai periferi dalam struktur ekonomi-politik Indonesia bergantung pada pusat (Jakarta) untuk sumber daya krusial seperti dana darurat, alat berat, dan koordinasi nasional.
Di balik kata-kata sopan dalam surat-surat itu, pesan para bupati jelas: “Kami butuh bantuan segera, dan bencana ini bukan urusan lokal lagi.” Bupati Aceh Utara secara eksplisit memohon intervensi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti bahwa banjir ini telah “melebihi tsunami 2004.”
Ini adalah seruan untuk deklarasi status darurat nasional, yang akan membuka akses ke dana cadangan negara, dukungan militer (seperti evakuasi udara TNI), dan bantuan internasional jika diperlukan. Lebih dalam, pesan ini adalah kritik terhadap desentralisasi yang setengah hati dengan jargon terkenal, “dilepas kepalanya tetapi dipegang ekornya.”
Respons ideal pemerintah pusat harus mengikuti prinsip golden hour dalam penanggulangan bencana, yaitu aksi cepat dalam 72 jam pertama untuk meminimalkan korban yang notabene rakyat sendiri.
Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan antara lain:
- Deklarasikan status darurat nasional sejak hari pertama, seperti yang dilakukan pada tsunami 2004, untuk memobilisasi BNPB, TNI, Polri, dan relawan secara masif.
- Prioritaskan evakuasi dan distribusi bantuan melalui jalur udara dan laut, mengingat akses darat lumpuh, gunakan helikopter untuk drop logistik dan tim medis.
- Alokasikan dana darurat secara transparan, termasuk rekonstruksi infrastruktur seperti jembatan dan jalan, sambil mengintegrasikan pendekatan mitigasi jangka panjang seperti reboisasi dan sistem peringatan dini.
- Libatkan komunitas lokal dan NGO internasional untuk membangun resiliensi, bukan hanya sekadar sekadar respons reaktif.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, fenomena siklon tropis “Senyar” yang membawa hujan bulanan dalam tiga hari menjadi pemicu utama terjadinya bencana. Namun, seperti yang diungkap Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), akar masalahnya lebih dalam lagi, yakni deforestasi masif dan hilangnya fungsi hidrologis hulu sungai akibat eksploitasi hutan untuk lahan perkebunan sawit dan proyek PLTA.
Pengamat menyebut bencana ini sebagai “dosa ekologis” yang membuat lahan tidak lagi mampu menahan air, memperparah banjir bandang. Bencana akibat ulah manusia sendiri. Manajemen BNPB seolah-olah tidak berfungsi karena terlambat bertindak dan tidak terkoordinasi. Hasilnya? Akses jalan putus total di Tapanuli Tengah (50 km longsor), jembatan ambruk di Aceh Tamiang, dan desa-desa terisolasi seperti di Bener Meriah, yang hanya bisa dijangkau helikopter.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut situasi “mencekam” banjir Sumatera “hanya berseliweran di media sosial.” Pernyataan yang terlontar pada 28 November 2025, terdengar seperti mengecilkan duka, saat warga menderita terisolasi, listrik padam, telekomunikasi lumpuh serta melalui siang dan malam dikepung air yang meluap.
Dalam situasi chaos seperti ini pemerintah seharusnya lebih meningkatkan komunikasi positif, bukan defensif. Komunikasi antarpejabat seperti zoom meeting nasional ala Mendagri Tito Karnavian terasa seperti formalitas, sementara bupati-bupati Aceh “menyerah” via surat karena tidak ada respons cepat.
Bencana Aceh 2025 bukan hanya tragedi alam, tetapi cermin kegagalan kolektif. Jika tidak diatasi dengan serius, “menyerah” akan menjadi norma baru bagi daerah-daerah pinggiran. Saatnya pemerintah pusat mendengar jeritan itu bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai mandat untuk segera melakukan perubahan. (***)


