Batam — Sebanyak 593 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam sebuah apel akbar di Panggung Utama Dataran Engku Putri, Batamcentre, pada Senin (8/12/2025).
Dalam arahannya yang tegas, Amsakar meminta seluruh ASN yang baru dikukuhkan ini untuk segera meningkatkan disiplin dan memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Selamat kepada rekan-rekan semua. Kalian kini menjadi bagian dari Pemko Batam, maka sudah semestinya menjaga nama baik, kehormatan, dan memberikan yang terbaik,” ujar Amsakar.
Amsakar menegaskan bahwa penyerahan SK ini bukan hanya sekadar pengukuhan status, melainkan komitmen Pemko Batam untuk memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.
Ia secara khusus menekankan perlunya perubahan total dalam budaya kerja birokrasi. Pola kerja yang dinilai ‘ala kadarnya’ atau ‘sambil lintang-lunggang’ harus segera ditinggalkan.
“Sekarang tidak ada lagi cerita bekerja ala kadarnya. Era sekarang adalah era yang menuntut kinerja terbaik,” tegasnya.
Menurut Amsakar, birokrasi modern harus fokus pada kontribusi nyata dan berdampak, yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat, bukan sekadar pencitraan personal.
Ia tidak ingin melihat aparatur di era kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra hanya unjuk muka tanpa kinerja terukur.
Mengenai status PPPK Paruh Waktu, Amsakar menjelaskan bahwa skema ini merupakan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia mengakui adanya dinamika transisi kebijakan PPPK terkait keterbatasan pembiayaan nasional.
Meski demikian, Amsakar berjanji akan memperjuangkan peningkatan status kepegawaian tersebut di tahun mendatang, namun hal itu sangat bergantung pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Insya Allah, saya akan perjuangkan agar tahun depan status ini bisa ditingkatkan. Namun harus dipahami, semuanya bergantung pada APBD,” jelasnya.
Amsakar mengingatkan bahwa Batam saat ini sedang berada pada fase percepatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya akan tercapai jika seluruh aparatur menjadi motor penggerak pembangunan kota, bukan hanya hadir secara administratif.


