Realisasi Belanja Negara di Sumbar Mencapai 96,28% pada Tahun Anggaran 2025
Di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatatkan realisasi belanja negara hingga akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp31,40 triliun atau 96,28% dari pagu yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin, menjelaskan bahwa realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp11,07 triliun (92,19%). Rincian belanja tersebut meliputi:
- Belanja pegawai sebesar Rp5,78 triliun (98,05%)
- Belanja barang sebesar Rp3,98 triliun (87,41%)
- Belanja modal sebesar Rp1,27 triliun (83,59%)
- Belanja bantuan sosial yang terealisasi Rp47,12 miliar (100%)
“Realisasi ini mencerminkan peran strategis APBN sebagai fondasi fiskal pembangunan daerah serta instrumen stabilisasi ekonomi regional,” ujar Dody Fachrudin.
Selain itu, Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp20,33 triliun atau 98,67%, didukung oleh kinerja Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Insentif Fiskal yang relatif optimal.
Peningkatan Belanja Modal untuk Rehabilitasi Infrastruktur
Dody menyebutkan bahwa tingginya realisasi belanja tersebut turut berkontribusi terhadap penguatan sektor riil daerah pada komponen belanja pemerintah, konsumsi, dan investasi. Belanja modal menunjukkan peningkatan signifikan sebagai respons atas kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur, khususnya pasca-bencana.
“Peningkatan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan layanan publik, menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang,” jelasnya.
Namun, dalam pelaksanaan APBN 2025 masih terdapat beberapa permasalahan utama, seperti:
- Penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun
- Akurasi perencanaan rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang belum optimal
- Keterlambatan belanja kontraktual dan pendaftaran kontrak
- Rendahnya pemanfaatan digitalisasi pembayaran melalui CMS, Kartu Kredit Pemerintah, dan DIGIPAY
Selain itu, banyak satuan kerja yang mengajukan dispensasi ke Kanwil DJPb Sumbar, yang menunjukkan perlunya peningkatan disiplin dan kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran.
APBN Regional 2026 Sumbar Sebesar Rp29,74 Triliun
Memasuki tahun anggaran 2026, APBN Regional Sumbar sebesar Rp29,74 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp12,19 triliun dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp17,55 triliun, dengan cakupan 46 K/L dan 626 satuan kerja serta 20 pemerintah daerah.
Pada tahun 2026, 5 K/L yang memiliki pagu anggaran tertinggi antara lain:
- Kementerian Agama: Rp2,64 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp1,6 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp1,46 triliun
- Kepolisian RI: Rp1,39 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains: Rp1,1 triliun
Dody menyampaikan bahwa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:
- Mendorong percepatan realisasi belanja kontraktual bernilai kecil pada triwulan I/2026
- Peningkatan kualitas perencanaan melalui sosialisasi teknis penyusunan halaman III DIPA
- Pelaksanaan forum Kuasa Pengguna Anggaran dan kegiatan jemput bola ke satuan kerja
- Pendampingan bagi satuan kerja baru dalam pemenuhan perangkat pejabat perbendaharaan
“Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan APBN yang lebih berkualitas, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” kata dia.
Program Strategis Nasional
Kanwil DJPb Sumbar juga melakukan monitoring terhadap beberapa program strategis nasional, antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Sampai saat ini jumlah penerima manfaat sebanyak 743.351 orang (dari 7.537 kelompok) melalui SPPG yang berjumlah 274 dengan 12.035 petugas.
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Pada 2025 terbangun 4.151 unit rumah pada 15 kabupaten dan kota nominal FLPP Rp488,6 miliar. Pada 2026 terbangun 15 unit rumah di 5 Kabupaten/Kota, nominal FLPP sebesar Rp1,5 miliar.
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Terbentuk 1.265 KDMP yang sudah berbadan hukum, terdapat 311 KDMP yang sudah memiliki gerai, jumlah seluruh gerai sebanyak 378, dan 53 KDMP yang berbasis syariah.
- Sekolah Rakyat: Dilaksanakan pada 3 titik. Di SMA Unggul Garuda, baru pada tahap pengajuan usulan Pemprov Sumbar kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Revitalisasi Sekolah: Hingga saat ini yang sudah berjalan sebanyak 303 yang terdiri dari 31 PAUD, 136 SD, 93 SMP, dan 43 SMA di 7 kota dan 12 kabupaten di Sumbar.
- Ketahanan Pangan: Pada 2025 produksi padi sebanyak 1.367.262 ton dari luas panen 65.007 hektare, sedangkan pada 2026 produksi padi sebanyak 119.452,43 ton (per Januari) dari luas panen 25.552,48 hektare.
- Ketahanan Energi: Pada tahun 2025 tercatat 81 unit pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), dan pada tahun 2026 tercatat 31 unit pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menghasilkan total kapasitas daya sebesar 390 MW. Terdiri dari 10 unit PLTA skala besar dan menengah, 1 unit PLTP yang memanfaatkan potensi panas bumi, dan 20 unit PLTS yang tersebar secara luas di berbagai titik lokasi.


