Kemenkes Minta Faskes Deteksi Virus Nipah

Keterangan : Seorang petugas medis memegang sampel darah untuk pengujian Virus Nipah. (Foto : Ilustrasi)

Jakarta — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan surat edaran yang menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah di seluruh wilayah Indonesia. Surat tersebut diterbitkan dengan nomor HK.02.02/C/445/2026 dan berisi instruksi kepada rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten dan kota, serta fasilitas kesehatan lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan pencegahan.

Dalam surat edaran tersebut, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menjelaskan bahwa penyakit virus Nipah adalah penyakit zoonotik yang disebabkan oleh virus Nipah. Virus ini termasuk dalam genus Henipavirus dan famili Paramyxoviridae. Sumber alami dari virus ini adalah kelelawar buah (Pteropus sp).

Penularan virus Nipah dapat terjadi secara langsung atau melalui hewan perantara seperti babi. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, seperti buah atau nira. Penularan antar manusia juga mungkin terjadi melalui kontak erat dengan penderita.

Manifestasi penyakit virus Nipah sangat bervariasi, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ringan hingga berat, hingga ensefalitis yang bisa berakibat kematian. Tingkat kematian yang dilaporkan mencapai 40-75 persen.

Sejak tahun 2001, kasus penyakit virus Nipah telah muncul. Namun, pada Januari 2026, kasus tersebut kembali terdeteksi di India. Sampai tanggal 26 Januari kemarin, telah dilaporkan dua kasus konfirmasi tanpa kematian di Distrik North 24 Parganas, Negara Bagian West Bengal. Semua kasus yang terkonfirmasi merupakan tenaga kesehatan, dan saat ini lebih dari 120 orang yang pernah berkontak erat dengan penderita sedang dalam proses karantina dan investigasi lengkap.

Hingga saat ini, belum ada laporan kasus konfirmasi penyakit virus Nipah pada manusia di Indonesia. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena Indonesia memiliki kedekatan geografis dan mobilitas tinggi dengan negara-negara yang pernah mengalami kejadian luar biasa.

Baca Juga :  Pemerintah Pusat Berikan Tunjangan Khusus untuk Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal

Kementerian Kesehatan menginstruksikan beberapa langkah antisipatif kepada dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan. Pertama, pemantauan dan verifikasi tren kasus suspek meningitis/ensefalitis, influenza like illness (ILI), severe acute respiratory infection (SARI), ISPA, dan pneumonia harus dilakukan secara rutin.

Kedua, fasilitas kesehatan diminta melakukan penemuan kasus melalui sindrom pernapasan akut berat dan sindrom meningoensefalitis akut. Faktor risiko harus sesuai dengan definisi operasional kasus yang merujuk pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Nipah.

Rumah sakit diharapkan melakukan koordinasi dengan laboratorium rujukan terkait pengelolaan spesimen kasus sesuai standar yang berlaku. Sementara itu, dinas kesehatan diminta melakukan kajian epidemiologis penyakit dan faktor risiko kesehatan potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit virus Nipah. Kajian ini mencakup riset pemodelan, riset prediktif, dan/atau riset operasional.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan juga diminta meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara, terutama terhadap pelaku perjalanan dari negara terjangkit. Hal ini dilakukan melalui pengamatan suhu menggunakan thermal scanner dan pengamatan tanda serta gejala terhadap semua pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia.

Terakhir, Kemenkes menyerukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB penyakit virus Nipah melalui kegiatan kesiapsiagaan menghadapi KLB dan respons awal di fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya diminta menyiapkan ruang isolasi serta alat pelindung diri (APD) sebagai pencegahan. (***)