Nusa Tenggara Timur — Tragedi kematian seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang viral di media sosial kembali memicu diskusi tentang tantangan akses pendidikan di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga mengungkapkan isu mendasar yang sering kali terabaikan dalam sistem pendidikan nasional.
Menurut Ali Rif’an, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia dan dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kejadian tersebut menunjukkan adanya biaya tak terlihat (hidden cost) pendidikan yang masih memberatkan keluarga miskin ekstrem. Meskipun pendidikan dasar disebut gratis, dalam praktiknya, banyak biaya tambahan yang harus ditanggung oleh keluarga. Mulai dari alat tulis, tas, seragam, hingga kebutuhan makanan sebelum berangkat sekolah, semuanya menjadi beban bagi keluarga dengan sumber daya terbatas.
Ali menyoroti bahwa kebijakan pendidikan selama ini terlalu fokus pada pembiayaan sekolah formal, sementara kebutuhan pendukung seperti perlengkapan belajar dan kebutuhan harian sering dianggap sebagai tanggung jawab rumah tangga. Namun, asumsi ini menjadi masalah ketika diterapkan pada keluarga yang hidup di ambang batas subsistensi. Bagi mereka, satu buku tulis atau satu pulpen bukan hanya alat belajar, tetapi juga simbol keterbatasan struktural yang terus mereka hadapi.
Ali menjelaskan bahwa biaya tak terlihat ini dapat berakumulasi menjadi tekanan sosial dan psikologis, terutama pada anak-anak. Rasa tertinggal dari teman sebaya, rasa malu karena tidak memiliki perlengkapan sekolah, serta kesadaran akan keterbatasan orang tua, sering kali tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal. Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan pendidikan universal yang mengasumsikan kapasitas minimum yang sama pada semua keluarga.
Ali menilai bahwa kondisi ini menunjukkan kebutuhan intervensi afirmatif dan komprehensif untuk kelompok miskin ekstrem.
Ia menyebut program Sekolah Rakyat sebagai contoh kebijakan yang dirancang untuk menjawab persoalan tersebut. Program ini tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menanggung seluruh kebutuhan peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama, mulai dari perlengkapan belajar hingga konsumsi harian.
Meski demikian, Ali mengingatkan bahwa keberadaan kebijakan saja tidak cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi program sampai kepada keluarga sasaran dan mekanisme seleksi berjalan sensitif terhadap kondisi lapangan. Banyak kebijakan afirmatif, menurutnya, gagal menjangkau kelompok paling rentan bukan karena desainnya keliru, melainkan karena informasi tidak sampai.
Ali menegaskan bahwa tragedi anak di NTT seharusnya menjadi pengingat bahwa diskursus pendidikan tidak boleh berhenti pada angka partisipasi sekolah atau besaran anggaran.
“Tanpa memahami dan menghapus biaya tersembunyi pendidikan, istilah pendidikan gratis berisiko menjadi jargon kebijakan yang tidak sepenuhnya menjawab realitas sosial,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberpihakan kebijakan pendidikan sejatinya diuji dari kemampuannya melindungi kelompok paling rentan.
“Menghapus biaya tak terlihat pendidikan bukan semata soal efisiensi kebijakan, tetapi juga soal keadilan sosial dan martabat anak,” pungkas Ali.
Dengan demikian, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dalam penyelenggaraan pendidikan, yang tidak hanya fokus pada akses, tetapi juga pada keberlanjutan dan kualitas pembelajaran yang layak bagi semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. (***)


