Batam — Ketegasan hukum ditunjukkan jajaran Polda Kepri dan Kejaksaan Negeri Batam dalam menangani sengketa lahan di Pulau Rempang. BW (62), Direktur Utama PT Agri Lindo Estet (AE), kini resmi mengenakan rompi tahanan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21).
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan buah dari penyelidikan panjang sejak laporan polisi masuk pada September 2023.
“Kasus ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepri pada akhir Januari lalu. Kemarin, 4 Februari 2026, kami telah menyerahkan tersangka BY beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Batam untuk proses hukum selanjutnya,” ujar Kombes Nona.
Senada dengan hal tersebut, Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ronni Bonic mengungkapkan fakta mengejutkan. Meski PT. A.E. sudah menerima surat peringatan dan perintah bongkar dari BP Batam, perusahaan tersebut tetap membandel melakukan aktivitas di lokasi.
“Padahal berdasarkan SK Menteri LHK, lahan tersebut telah resmi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) di bawah kewenangan BP Batam. Namun tersangka tetap memanfaatkan lahan tersebut secara melawan hukum,” tegas Kombes Ronni, Kamsi (5/2/2026).
Penyidikan kepolisian mengungkap bahwa kasus BY kemungkinan besar hanyalah awal. Tim penyidik mencatat total luas tanah yang dilaporkan dikuasai secara tidak sah di kawasan tersebut mencapai 732 hektare.
-
Tersangka BY: Bertanggung jawab atas ±175,39 hektare.
-
Sisa Lahan (±556 Hektare): Masih dalam pendalaman intensif untuk mengungkap keterlibatan pihak atau korporasi lain.
Dalam operasi ini, polisi mengamankan 23 jenis barang bukti, termasuk dokumen legalitas perusahaan, surat keputusan kementerian, hingga surat peringatan dari BP Batam yang diabaikan oleh tersangka.
Ancaman 10 Tahun Penjara Menanti
Atas tindakan nekatnya, BY kini harus mendekam di Rutan Batam. Ia dijerat dengan pasal berlapis:
-
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Sektor Kehutanan): Ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp7,5 miliar.
-
Pasal 167 ayat (1) KUHP: Ancaman pidana penjara 9 bulan.
Ia juga memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak oleh oknum yang menawarkan pengelolaan lahan tanpa dasar hukum yang jelas. Praktik mafia tanah seperti ini dinilai sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan daerah, khususnya pengembangan kawasan strategis Rempang.
“Kami akan menindak tegas siapa pun, baik perorangan maupun korporasi, yang terlibat jaringan mafia tanah. Mari dukung pemerintah menjaga aset negara agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara sah,” tutupnya.


