Limbah B3 di Dangas, DPRD Batam: Perusahaan Wajib Ganti Rugi!

Keterangan : Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu (4/2/2026). Foto : Putra

Batam — Perairan Dangas, Sekupang, kini tengah berada dalam sorotan tajam. Dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mencemari wilayah pesisir tersebut memicu reaksi keras dari legislatif. Menanggapi hal ini, Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu (4/2/2026) untuk mencari solusi konkret dan pertanggungjawaban pihak terkait.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Muhammad Rudi dan dihadiri oleh jajaran anggota komisi yang menaruh perhatian serius pada kelestarian lingkungan serta nasib warga pesisir.

Persoalan bermula dari kandasnya kapal LCT Mutiara Garlib Samudera di sekitar Pantai Dangas, Tanjung Pinggir. Insiden tersebut diduga kuat menjadi sumber tumpahan minyak hitam jenis sludge yang kini menyelimuti permukaan laut.

Pencemaran ini bukan sekadar masalah estetika lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi ekosistem laut dan urat nadi ekonomi warga. RDPU pun menghadirkan lintas instansi dan pihak terdampak, mulai dari:

  • Instansi Pemerintah: DLH Batam, Gakkum KLHK Kepri, KSOP, KPLP, hingga jajaran Camat dan Lurah.

  • Pihak Swasta: Manajemen Pertamina Batam, PT Jagar Prima Nusantara, PT Mutiara Haluan Samudra, dan PT BUMIDA.

  • Masyarakat: Pengurus HNSI, KNTI, hingga perwakilan masyarakat Suku Laut yang wilayah adatnya ikut terdampak.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Muhammad Rudi menekankan bahwa dampak sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Nelayan adalah pihak yang paling depan menanggung kerugian karena hilangnya mata pencaharian akibat laut yang tercemar.

“Tentu dalam hal ini nelayan dirugikan akibat pencemaran. Kita harap pihak perusahaan sudah memiliki mekanisme untuk menanggung kerugian ini,” tegas Muhammad Rudi, ST.

DPRD Kota Batam melalui Komisi III memberikan garis bawah pada tiga poin utama penanganan:

  1. Pembersihan Segera: Mempercepat evakuasi limbah agar tidak meluas.

  2. Pemulihan Lingkungan: Mengembalikan ekosistem pesisir Dangas ke kondisi semula.

  3. Kompensasi Layak: Pihak perusahaan wajib memberikan ganti rugi yang adil kepada masyarakat dan nelayan terdampak.

RDPU ini menjadi langkah awal dari pengawalan panjang. Komisi III berkomitmen untuk terus memantau proses penegakan hukum dan realisasi janji pihak perusahaan. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa kelestarian lingkungan di Batam tetap terjaga dan kesejahteraan warga pesisir tidak dikorbankan demi kelalaian operasional.

Baca Juga :  Pansus DPRD Batam Finalisasi Revisi Perda Pengelolaan Sampah, Libatkan Perangkat Kelurahan demi Kebersihan Lingkungan