Gandeng Bulog, Polri Jamin Harga Jagung Petani Tetap Stabil

Keterangan : Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). Foto : Divhumas Polri

Jakarta — Indonesia menatap masa depan ketahanan pangan dengan optimisme tinggi. Setelah sukses mencatatkan sejarah tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025, Polri kini tancap gas memperkuat ekosistem pertanian nasional. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Polri merajut kolaborasi strategis dari hulu hingga hilir guna memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.

Langkah ini bukan sekadar seremoni. Polri menggandeng Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengawal rantai produksi jagung agar lebih efisien dan mandiri.

Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, menegaskan bahwa evaluasi kinerja 2025 menjadi fondasi kuat untuk tahun ini.

“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini adalah momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi 2026 agar hasilnya jauh lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng dalam arahannya kepada seluruh jajaran Polda se-Indonesia secara daring.

Salah satu tantangan terbesar petani adalah modal dan permainan harga oleh tengkulak. Polri hadir sebagai “jembatan” solusi:

  1. Akses Permodalan (Hulu): Polri memfasilitasi Kelompok Tani (Poktan) untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himbara. Senior VP BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan plafon fantastis sebesar Rp180 Triliun untuk KUR Mikro pertanian pada 2026.

  2. Stabilitas Harga (Hilir): Agar petani tidak terjepit harga rendah, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog. Berdasarkan surat internal per Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah dengan harga beli Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini sudah berjalan nyata dengan harga beli Rp6.400/kg,” tambah Brigjen Langgeng.

Program ini juga mengincar pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk dikonversi menjadi lahan produktif. Dengan pendampingan manajerial dari Polri, petani tidak hanya diajarkan cara menanam, tetapi juga mengelola keuangan agar mampu melunasi pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Dengan pengawalan ketat dari Polri dan dukungan penuh dari sektor perbankan serta Bulog, ekosistem jagung nasional diharapkan menjadi pilar utama kedaulatan pangan Indonesia di tahun 2026. (*)

Baca Juga :  Danrem 061 SK Sambut Delegasi Sesko Jepang, Perkuat Hubungan Diplomasi dan Pertahanan