RUTAN  

Perkuat Sinergi, Kakanwil Ditjenpas Kepri Sambangi Kejati

Keterangan : Kepala Rutan kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo mendampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Riau menggelar pertemuan koordinasi tingkat tinggi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Rabu (11/2/2026). Foto : Can

Tanjungpinang — Akselerasi transformasi sistem pemasyarakatan di Kepulauan Riau terus dipacu. Pada Rabu (11/2/2026), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Riau menggelar pertemuan koordinasi tingkat tinggi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Pertemuan ini menandai babak baru dalam penguatan sinergi antarpenegak hukum di wilayah kepulauan tersebut.

Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan bahwa roda keadilan tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan, namun berlanjut hingga proses pembinaan di dalam lapas maupun rutan berjalan secara linier dan tanpa hambatan administratif.

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi langsung oleh Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIA Batam. Kehadiran Karutan Batam bukan sekadar pendampingan formalitas, melainkan simbol kesiapan unit pelaksana teknis (UPT) dalam mengeksekusi kebijakan kolaboratif yang disepakati di tingkat wilayah.

Sebagai salah satu rutan dengan volume perkara yang tinggi, Rutan Batam memegang peranan vital dalam memastikan koordinasi terkait penanganan tahanan dan warga binaan dapat berjalan efektif bersama pihak kejaksaan.

Pertemuan yang berlangsung hangat namun substansial tersebut membahas sejumlah isu krusial yang kerap menjadi tantangan di lapangan, di antaranya:

  1. Sinkronisasi Data Warga Binaan: Memastikan keterbukaan informasi terkait status hukum tahanan guna menghindari keterlambatan administrasi.

  2. Optimalisasi Layanan Hukum: Memperkuat komunikasi intensif dalam rangka pemenuhan hak-hak warga binaan agar selaras dengan prinsip keadilan yang transparan.

  3. Penguatan Integritas Kelembagaan: Membangun benteng pertahanan bersama terhadap praktik-praktik di luar prosedur demi menjaga marwah institusi penegak hukum.

Kakanwil Ditjenpas Kepri dalam keterangannya menyebutkan bahwa sinergi yang solid adalah syarat mutlak dalam mewujudkan penegakan hukum yang akuntabel.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pemasyarakatan dan Kejaksaan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Melalui koordinasi ini, kita menyatukan langkah agar pelayanan publik yang kita berikan benar-benar berorientasi pada kepastian hukum,” pungkasnya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan tercipta tata kelola pemasyarakatan yang lebih profesional dan berintegritas, yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia.

Baca Juga :  Rutan Batam Hadiri Secara Virtual Apel Pelepasan Mudik bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M
Penulis: CanEditor: R Nasution