Pemutihan Utang BPJS Kesehatan Tembus Rp14 T

Ilustrasi

Jakarta — Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa potensi tunggakan iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diputihkan mencapai sekitar Rp 14 triliun. Angka ini berasal dari 23 juta peserta yang terdaftar dalam sistem JKN. Pernyataan ini disampaikan oleh Ghufron saat berada di kompleks DPR pada Rabu (11/2/2026).

Ghufron menjelaskan bahwa aturan mengenai pemutihan tunggakan iuran JKN akan diatur dalam peraturan presiden yang telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Ia menyatakan mendukung kebijakan tersebut karena banyak peserta JKN yang berstatus nonaktif akibat menunggak iuran.

Menurutnya, pemutihan ini ditujukan khusus kepada masyarakat miskin yang kesulitan membayar iuran. Namun, ia menekankan bahwa peserta yang mampu membayar tetap harus melunasi tunggakan mereka.

“Peserta mampu bayar ya tentu tetap harus melunasi tunggakan. Ini yang salah kira,” ujarnya.

Selain itu, Ghufron menyebutkan bahwa ada peserta yang sebenarnya mampu membayar iuran bulanan tetapi tidak mampu membayar tunggakan yang sudah menumpuk. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya adanya kebijakan pemutihan untuk memastikan akses layanan kesehatan tetap terjaga bagi seluruh peserta.

BPJS Kesehatan telah menyiapkan petunjuk teknis terkait dengan pemutihan tunggakan iuran dan data peserta. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan proses pemutihan dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan sistem berbasis IT yang menghubungkan antara sistem iuran dan seluruh channel perbankan maupun non-perbankan. Saat ini, jumlah layanan pembayaran yang terintegrasi mencapai lebih dari 1 juta.

Pemutihan tunggakan iuran akan diberlakukan secara otomatis bagi masyarakat yang termasuk dalam desil 1 hingga 4. Desil ini merujuk pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan. Namun, bagi masyarakat di luar kategori miskin, pemutihan harus diajukan secara mandiri. Mereka tidak akan menerima pemutihan secara otomatis.

Baca Juga :  Deputi Bidang Pelayanan Umum Tinjau Klinik Baloi, Harapkan Mutu Pelayanan dan Fasilitas Meningkat

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan ini dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan pemutihan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Selain itu, Ghufron menyampaikan bahwa tunggakan iuran bagi peserta yang sudah meninggal akan dihapus selamanya. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap peserta yang telah tiada serta memberikan kepastian hukum bagi keluarga mereka. Dengan demikian, tidak ada beban finansial tambahan yang harus dibayarkan oleh pihak keluarga terkait tunggakan iuran.

Dengan kebijakan pemutihan ini, BPJS Kesehatan berupaya memastikan bahwa layanan kesehatan tetap bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Hal ini sejalan dengan visi BPJS Kesehatan untuk menciptakan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)