Batam — Menyongsong transformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam menghadiri agenda krusial Sinkronisasi dan Koordinasi Pelayanan Pemasyarakatan terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Aula Lapas Batam ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemasyarakatan se-Kota Batam untuk menyamakan persepsi menyambut tahun 2026.
Hadir sebagai narasumber utama, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Dwinastiti H, memaparkan langkah strategis mengenai pergeseran paradigma pemidanaan. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa KUHP terbaru bukan lagi sekadar menghukum, melainkan membina.
Beberapa poin kunci yang menjadi sorotan adalah:
-
Pidana Kerja Sosial: Alternatif bagi pelanggar hukum tanpa harus masuk penjara.
-
Pidana Pengawasan: Pengawasan intensif sebagai pengganti pidana kurungan singkat.
-
Solusi Overcrowding: Mengurangi kepadatan hunian di Lapas dan Rutan melalui kebijakan yang lebih fleksibel namun tetap tegas.
“Implementasi pidana kerja sosial dan pengawasan diharapkan menjadi solusi nyata atas permasalahan overcrowding, sekaligus mendorong pembinaan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial,” ujar Dwinastiti H.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo menyatakan kesiapan penuh institusinya dalam mengawal transisi besar ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan KUHP baru sangat bergantung pada kesiapan teknis di lapangan dan kolaborasi antarinstansi.
“Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah. Sinergi antarunit pelaksana teknis (UPT) serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya adalah harga mati untuk memastikan pidana alternatif ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Fajar.
Melalui kegiatan sinkronisasi ini, diharapkan seluruh petugas pemasyarakatan di Batam memiliki standar pemahaman yang sama. Dengan pemahaman teknis yang matang, Rutan Batam optimis mampu mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih modern, efektif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2023.


